Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjen Bea Cukai: Esensi Cukai Bukan Penerimaan

Kompas.com - 17/07/2014, 11:04 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Agung Kuswandono menuturkan, meski diakui ada sedikit pengaruh, namun pihaknya tak fokus pada penurunan penerimaan cukai akibat penerapan pictorial healt warning (PHW) atau gambar seram, maupun plain packaging (kemasan polos) pada minuman beralkohol. Sebagaimana diketahui, wacana tersebut kini tengah dikaji oleh Kementerian Perdagangan.

“Tujuan pemerintah memberi gambar, kayak rokok yang sekarang diberi gambar seram itu sebetulnya untuk membatasi konsumsinya. Itulah esensi cukai sebetulnya. Pengenaan cukai itu bukan untuk penerimaan, cukai itu tujuannya untuk membatasi konsumsi karena masalah kesehatan, masalah moral,” kata dia ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu malam (16/7/2014).

Apalagi, lanjutnya, porsi minuman beralkohol dari total keseluruhan cukai hanya sedikit. MMEA atau minuman mengandung etil alkohol, menurutnya, hanya menyumbang 10-15 persen dari total penerimaan cukai.

Catatan, hingga semester pertama tahun ini realisasi penerimaan cukai MMEA hanya 3,88 persen dari Rp 57,62 triliun, atau hanya sekitar Rp 2,23 triliun. Agung menambahkan, pengenaan cukai pada produk seperti rokok dan minuman beralkohol didasari pertimbangan bahwa produk tersebut dianggap membahayakan kesehatan dan moral.

Tahun ini, tarif cukai minuman beralkohol pun dinaikkan, dengan kenaikan rata-rata sebesar 11,62 persen untuk produksi dalam negeri, dan 11,70 persen untuk impor. “Kalau rokok, tahun lalu naik, kecuali tahun ini enggak, karena sudah ada kenaikan pajak rokok daerah. Nah MMEA ini sudah 2 tahun enggak naik. Ini tahun ini sudah kita naikkan tapi masih dalam proses pengkajian,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan tengah mewacanakan pemasangan pictorial healt warning (PHW) atau gambar seram, maupun plain packaging (kemasan polos) pada minuman beralkohol. Jika disahkan dalam bentuk PHW, artinya aturan ini menyusul aturan gambar seram yang terlebih dahulu diberlakukan untuk rokok.

Sebagaimana diketahui, PHW untuk produk rokok mulai diberlakukan pada 24 Juni 2014. Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi pada Jumat (4/7/2014), mengatakan, ini merupakan tindak lanjut dari memperketat peredaran di eceran. Pada 11 April 2014 lalu Kemendag mengeluarkan Permendag Nomor 20/M-DAGPER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Dalam aturan tersebut, penjualan minol secara eceran hanya dapat dilakukan oleh pengecer pada toko bebas bea (TBB) dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk daerah khusus ibukota Jakarta.

Selain itu, pengecer berkewajiban melarang pembeli minol meminum langsung di lokasi penjualan. Pengecer dan penjual langsung minol, hanya yang berasal dari distributor atau sub distributor. Perusahaan importir (IT-MB) juga wajib melaporkan realisasi impor dan pendistribusian minol setiap tiga bulan kepada Dirjen Daglu, Kementerian Perdagangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

Rilis
KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

Whats New
Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Whats New
Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Whats New
Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Whats New
Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Whats New
Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Whats New
Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Whats New
Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Whats New
Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Whats New
Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Whats New
Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Whats New
Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Whats New
Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Whats New
Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+