Mampukah Jokowi-JK Susun Kabinet yang "Market Friendly"?

Kompas.com - 24/07/2014, 02:07 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) hadir pada pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (22/7/2014) malam. KPU menetapkan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014 dengan memperoleh 53,15 persen suara. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO KRISTIANTO PURNOMOPasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) hadir pada pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (22/7/2014) malam. KPU menetapkan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014 dengan memperoleh 53,15 persen suara. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Kemenangan pasangan nomor urut dua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dalam Pilpres 2014 dengan perolehan suara 53,15 persen masih menyisakan tanya di benak pelaku pasar dan investor.

Sebagaimana diketahui, rivalnya, Prabowo Subianto, menolak hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan kemungkinan bakal mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, Managing Director and Senior Economist Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan dalam bincang-bincang dengan wartawan, Rabu (23/7/2014), menuturkan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kabinet Jokowi ke depan. "Apakah kabinetnya Jokowi nanti investor friendly?" tanyanya.

Dia menjelaskan, kebijakan di bidang perekonomian yang cenderung proteksionis selama ini memiliki agenda politik dan tidak berdasarkan rapat koordinasi yang komprehensif. "Tidak terkoordinasi, seperti Kementan dan Kemendag, kebijakannya bertabrakan, dan tidak terkoordinasi karena alasan politis," katanya.

Fauzi menjelaskan, kabinet yang market friendly adalah kabinet yang kementerian ekonominya diisi oleh pelaku profesional non-partai. Kalaupun dari internal partai, koalisi Jokowi-JK harus mayoritas. Sayangnya, koalisi Jokowi-JK di parlemen hanya 37 persen dari total kursi.

"Diharapkan ada 1-2 parpol, yang tadinya mendukung Prabowo, pindah haluan mendukung Jokowi-JK," ujarnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X