Mampukah Jokowi-JK Susun Kabinet yang "Market Friendly"?

Kompas.com - 24/07/2014, 02:07 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) hadir pada pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (22/7/2014) malam. KPU menetapkan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014 dengan memperoleh 53,15 persen suara. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO KRISTIANTO PURNOMOPasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) hadir pada pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (22/7/2014) malam. KPU menetapkan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014 dengan memperoleh 53,15 persen suara. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Kemenangan pasangan nomor urut dua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dalam Pilpres 2014 dengan perolehan suara 53,15 persen masih menyisakan tanya di benak pelaku pasar dan investor.

Sebagaimana diketahui, rivalnya, Prabowo Subianto, menolak hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan kemungkinan bakal mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, Managing Director and Senior Economist Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan dalam bincang-bincang dengan wartawan, Rabu (23/7/2014), menuturkan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kabinet Jokowi ke depan. "Apakah kabinetnya Jokowi nanti investor friendly?" tanyanya.

Dia menjelaskan, kebijakan di bidang perekonomian yang cenderung proteksionis selama ini memiliki agenda politik dan tidak berdasarkan rapat koordinasi yang komprehensif. "Tidak terkoordinasi, seperti Kementan dan Kemendag, kebijakannya bertabrakan, dan tidak terkoordinasi karena alasan politis," katanya.

Fauzi menjelaskan, kabinet yang market friendly adalah kabinet yang kementerian ekonominya diisi oleh pelaku profesional non-partai. Kalaupun dari internal partai, koalisi Jokowi-JK harus mayoritas. Sayangnya, koalisi Jokowi-JK di parlemen hanya 37 persen dari total kursi.

"Diharapkan ada 1-2 parpol, yang tadinya mendukung Prabowo, pindah haluan mendukung Jokowi-JK," ujarnya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Periset

[KURASI KOMPASIANA] Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Periset

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Jelajah Masjid-masjid yang Memesona di Indonesia

[KURASI KOMPASIANA] Jelajah Masjid-masjid yang Memesona di Indonesia

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

Rilis
Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Whats New
Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Whats New
Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Whats New
Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Whats New
Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Whats New
Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Spend Smart
Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Whats New
Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Whats New
Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Whats New
Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Whats New
Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X