Mampukah Jokowi-JK Susun Kabinet yang "Market Friendly"?

Kompas.com - 24/07/2014, 02:07 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) hadir pada pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (22/7/2014) malam. KPU menetapkan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014 dengan memperoleh 53,15 persen suara. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO KRISTIANTO PURNOMOPasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) hadir pada pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (22/7/2014) malam. KPU menetapkan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014 dengan memperoleh 53,15 persen suara. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Kemenangan pasangan nomor urut dua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dalam Pilpres 2014 dengan perolehan suara 53,15 persen masih menyisakan tanya di benak pelaku pasar dan investor.

Sebagaimana diketahui, rivalnya, Prabowo Subianto, menolak hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan kemungkinan bakal mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, Managing Director and Senior Economist Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan dalam bincang-bincang dengan wartawan, Rabu (23/7/2014), menuturkan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kabinet Jokowi ke depan. "Apakah kabinetnya Jokowi nanti investor friendly?" tanyanya.

Dia menjelaskan, kebijakan di bidang perekonomian yang cenderung proteksionis selama ini memiliki agenda politik dan tidak berdasarkan rapat koordinasi yang komprehensif. "Tidak terkoordinasi, seperti Kementan dan Kemendag, kebijakannya bertabrakan, dan tidak terkoordinasi karena alasan politis," katanya.

Fauzi menjelaskan, kabinet yang market friendly adalah kabinet yang kementerian ekonominya diisi oleh pelaku profesional non-partai. Kalaupun dari internal partai, koalisi Jokowi-JK harus mayoritas. Sayangnya, koalisi Jokowi-JK di parlemen hanya 37 persen dari total kursi.

"Diharapkan ada 1-2 parpol, yang tadinya mendukung Prabowo, pindah haluan mendukung Jokowi-JK," ujarnya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Whats New
Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

Rilis
10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

Spend Smart
Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Whats New
Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

Rilis
Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Whats New
Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Whats New
Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Rilis
Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Rilis
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

Rilis
Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Whats New
Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X