Ini 116 Aksi Penuntasan Kabinet Indonesia Bersatu II

Kompas.com - 24/07/2014, 08:25 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana (tengah). KOMPAS/PRIYOMBODOMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana (tengah).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com
- Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang dikomandoi oleh Presiden SBY sudah akan habis masa baktinya 20 Oktober 2014 mendatang. Menjelang 100 hari akhir masa kerja KIB II, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengeluarkan ratusan aksi untuk menuntaskan program-program prioritas Pemerintahan SBY.

"Menjelang akhir, pada 100 hari terakhir ini, Bappenas dan UKP4 menyampaikan 116 aksi penuntasan Kabinet Indonesia Bersatu II," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Armida Salsiah Alisjahbana di Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Dalam pemaparannya, Armida menjelaskan, 116 aksi penuntasan tersebut ditujukan untuk 33 Kementerian dan 11 lembaga negara. Menurut dia, aksi itu merupakan target yang harus dicapai oleh Kementerian dan lembaga terkait pada 8-10 Oktober 2014 mendatang.

Dia mengatakan, 116 aksi penuntasan itu terdiri dari aksi program fisik sebanyak 33 program, 27 program kegiatan dan 56 program dokumen. Khusus untk program dokumen terdiri dari penyelesaiaan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan atau Instruksi Presiden dan Peraturan atau Surat Edaran dari Menteri dan Kepala Lembaga. Nantinya aksi tersebut harus dilaporkan sebanyak tiga kali kepada Presiden.

Pertama, pelaporan pada tanggal 13-15 Agustus 2014. Kedua, pelaporan tanggal 15-17 September 2014 dan Ketiga pelaporan final pada 8-10 Oktober 2014.

Kepala Bappenas mengatakan, 116 aksi tersebut merupakan program prioritas pemerintah SBY yang harus diselesaikan dipenghujung masa bakti KIB II. Namun Armida juga menambahkan, meskipun ada program yang harus diselesaikan, Kementerian dan Lembaga Negara juga harus menyelesaikan program-program lainnya diluar 116 aksi tersebut.

"Semua prioritas. Tapi bukan berarti program lain tidak dikerjakan, harus dikerjakan, jadi mungkin tiap Kementerian jumlah program aksinya bisa jauh lebih banyak," katanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X