Mentan: Ngangkut Sapi NTB Lebih Mahal dibanding dari Darwin

Kompas.com - 25/07/2014, 11:14 WIB
Pedagang menata daging sapi yang dijual di los Pasar SS Klender, Jakarta Timur, Senin (21/7/2014). Menjelang Lebaran, harga daging sapi di pasar ini dipatok pada harga Rp 95.000-Rp 100.000 per kilogram. Meskipun naik, kenaikan harga dianggap masih wajar karena tingginya permintaan. KOMPAS/IWAN SETIYAWAN IWAN SETIYAWANPedagang menata daging sapi yang dijual di los Pasar SS Klender, Jakarta Timur, Senin (21/7/2014). Menjelang Lebaran, harga daging sapi di pasar ini dipatok pada harga Rp 95.000-Rp 100.000 per kilogram. Meskipun naik, kenaikan harga dianggap masih wajar karena tingginya permintaan. KOMPAS/IWAN SETIYAWAN
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pertanian (Mentan) Suswono membenarkan harga daging sapi impor lebih murah dibanding dengan harga daging sapi lokal, karena biaya angkutnya lebih efisien. Faktor tersebut yang menyebabkan masih tingginya impor.

Suswono mengatakan, Indonesia memiliki sekitar 14 juta ekor sapi, namun tersebar di berbagai pulau. Transportasinya sendiri, lanjut dia bukan lah hal yang mudah. Katanya, mengangkut sapi dari Darwin Australia lebih mudah dibanding dari NTB ataupun NTT, karena ketiadaan kapal.

“Betul (murah impor). Problemnya, kapal untuk mengangkut sapi saja kita belum punya. Sudah dijanjikan oleh Menhub, mudah-mudahan akhir tahun ini sudah bisa beroperasi. Bayangkan ngangkut dari NTB, NTT lebih mahal daripada dari Darwin. Ini masalah angkutan,” kata dia kepada wartawan di sela-sela kegiatan Promosi Pasar Agro, Jakarta, Kamis (24/7/2014).

Suswono mengatakan, pengangkutan ternak dengan kapal jauh lebih efisien. Misalnya, kata dia, truk hanya bisa mengangkut sekitar 8 ekor sapi. Itu pun katanya, sapi-sapi yang diangkut merasa tersiksa, dengan jauhnya perjalanan.

Sementara itu, kata Suswono, satu kapal ternak bisa mengangkut sekitar 200-300 ekor, sehingga lebih efisien. “Angkutan ini yang kemarin kurang kita antisipasi. Ketika ada barang, tetapi tidak bisa mengalir ke Jakarta. Akhirnya, mau tidak mau kita harus buka lagi tambahan untuk impor,” ujarnya.

Asal tahu saja, rencana angkutan ternak ini bukan hal baru. Catatan Kompas.com, sejak 2012 pemerintah telah menggodog angkutan ternak, yang rencananya dioperasikan akhir Desemeber 2013. Namun, memasuki Januari 2014, hal itu belum terealisasi.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Bobby R Mamahit kepada Kompas.com, Sabtu (4/1/2014), menjelaskan, molornya rencana angkutan ternak disebabkan anggaran untuk renovasi kapal KM Papua Tiga dan KM Daraki Nusa belum cair.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Tahun lalu gagal karena keluarnya (anggaran) molor. Kalau uangnya terlambat (cair), ya resiko (mundur),” ujar Bobby.

Bobby mengatakan, Kemenhub rencananya menyelesaikan angkutan ternak pada pertengahan 2014. Namun, nampaknya molor lagi. Sedianya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menganggarkan Rp 30 miliar guna memodifikasi dua kapal berukuran 750 deadweight tonnage (DWT).

Kedua kapal bisa mengangkut sapi dan kerbau sebanyak 300-400 ekor. Pengadaan kapal ternak ini bertujuan untuk menjaga konsep 5 freedom animal welfare. Pengangkutan yang baik akan menjaga bobot ternak tidak berkurang. Kapal-kapal tersebut akan beroperasi dari dan ke sentra penghasil ternak seperti NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

Whats New
Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Whats New
Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Rilis
Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Rilis
Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Whats New
13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

Whats New
RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

Whats New
Asrama Haji Pondok Gede Disulap Jadi Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Asrama Haji Pondok Gede Disulap Jadi Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Whats New
Sandiaga Uno Minta Pembangunan Borobudur Highland Dipercepat

Sandiaga Uno Minta Pembangunan Borobudur Highland Dipercepat

Whats New
Menko Luhut Sebut Pemerintah akan Terus Dukung Proyek Investasi Kawasan IWIP

Menko Luhut Sebut Pemerintah akan Terus Dukung Proyek Investasi Kawasan IWIP

Rilis
Akan Segera Meluncur, Ini Nama Bank Digital Keluaran BCA

Akan Segera Meluncur, Ini Nama Bank Digital Keluaran BCA

Whats New
Kemenperin: Tidak Ada Kelangkaan Tabung Oksigen

Kemenperin: Tidak Ada Kelangkaan Tabung Oksigen

Whats New
Tak Mampu Digaji, 637 Guru di Daerah TIdak Diusulkan untuk Penetapan NIK PPPK

Tak Mampu Digaji, 637 Guru di Daerah TIdak Diusulkan untuk Penetapan NIK PPPK

Whats New
Kasus Covid-19 Melonjak, Penjualan Sepeda Motor Diprediksi Bakal Kena Imbas

Kasus Covid-19 Melonjak, Penjualan Sepeda Motor Diprediksi Bakal Kena Imbas

Whats New
Berapa Biaya yang Dibutuhkan Pemerintah Jika Jakarta Lockdown?

Berapa Biaya yang Dibutuhkan Pemerintah Jika Jakarta Lockdown?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X