Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Freeport Sudah Diizinkan Ekspor

Kompas.com - 29/07/2014, 13:06 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— PT Freeport Indonesia sudah bisa melakukan ekspor konsentrat tembaga dan emas setelah ditandatanganinya memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Indonesia akhir pekan lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menjelaskan, meski sempat diwarnai deadlock, tetapi akhirnya terjadi kesepakatan antara Freeport dan Pemerintah Indonesia terkait bea keluar (BK). Namun, dia tidak menyebut besaran BK yang disepakati. Ia meminta media menanyakan langsung ke Menteri Keuangan Chatib Basri.

"Freeport selanjutnya tinggal ekspor. Kan semua sudah ditandatangani, sudah MoU, BK-nya udah keluar, rekomendasi izin ekspor dari ESDM sudah keluar, SPE (Surat Persetujuan Ekspor) dari Kemendag sudah keluar," kata Chairul Tanjung (CT) kepada wartawan dalam obrolan santai seusai open house di kediamannya, Menteng, Jakarta, Senin (28/7/2014).

Selanjutnya, CT mengatakan, sebelum melakukan ekspor, akan dicek ulang terkait persyaratan apa saja yang sudah dipenuhi Freeport seperti dalam MoU. Jika semua persyaratan terpenuhi, ekspor bisa dilakukan.

CT optimistis negara akan mendapatkan tambahan penerimaan dari sektor minerba sebesar lebih dari 5 miliar dollar AS, di mana sebanyak hampir 2 miliar dollar AS disumbang dari Freeport.

CT membantah bahwa perundingan dengan Freeport dilakukan diam-diam. Menurut dia, semua proses renegosiasi dilakukan terbuka dalam tiga bulan terakhir. Bahkan, publik pun tahu bahwa perundingan sempat menemui jalan buntu. Soal isi nota kesepahaman, CT menganggap tidak ada lagi yang perlu dibuka.

"Yang enam poin itu enggak ada yang enggak tahu. Mau dibuka ke publik yang apa lagi, orang semua terbuka. Dan kita mendapatkan banyak keuntungan, luar biasa," katanya.

Selain penerimaan negara bertambah lebih dari 5 miliar dollar AS, luas pertambangan Freeport juga berkurang menjadi 125.000 hektar, dari luas semula 212.950 hektar. Selain itu, imbuhnya, royalti yang disetor Freeport semakin besar, dari 1 persen menjadi 4 persen.

Freeport, lanjut CT, juga bersedia membayar BK untuk bisa ekspor selagi menyelesaikan smelter. Untuk membangun smelter, Freeport juga menyetujui membayar uang jaminan.

"Banyak lagi lain-lain. Jadi, dalam situasi seperti ini, negara kita sudah dapat banyak benefit. Jadi, kalau ada orang bertanya-tanya, ditanya balik, 'Kenapa?'. Kecuali saya negosiasi untuk menurunkan income pemerintah," kata CT.

Tidak ada perpanjangan

Perundingan yang sudah menghasilkan MoU itu, kata CT, nantinya akan diterjemahkan dalam amandemen kontrak karya (KK). Hal itu dilakukan oleh pemerintahan yang baru.

"Dan kita tidak memperpanjang. Yang bisa memperpanjang itu pemerintahan yang akan datang," ucapnya.

CT menambahkan, nantinya KK Freeport akan berakhir pada 2021, sesuai kontrak awal. Perubahan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) akan dilakukan oleh pemerinahan baru pada saat proses pengajuan perpanjangan pada 2019.

"Jadi di UU-nya sampai 2019 tetap KK, tapi royalti, pajak, dan lain sebagainya sudah mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012. Tapi (jadi) IUPK-nya nanti waktu dia perpanjangan, berlaku IUPK yang 2 x 10 tahun," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com