Pengendalian BBM Bersubsidi Mutlak

Kompas.com - 02/08/2014, 08:32 WIB
Petugas SPBU mengisi solar bersubsidi kepada mobil konsumen di SPBU Coco Cikini Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2014). Sesuai arahan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), aturan pelarangan pembelian BBM subsidi jenis minyak solar khususnya di wilayah Jakarta Pusat mulai diberlakukan besok, Jumat 1 Agustus. Selain itu, BPH Migas juga membatasi pembelian solar bersubsidi di daerah lain dengan melarang pembelian pada malam hari. TRIBUNNEWS/HERUDINPetugas SPBU mengisi solar bersubsidi kepada mobil konsumen di SPBU Coco Cikini Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2014). Sesuai arahan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), aturan pelarangan pembelian BBM subsidi jenis minyak solar khususnya di wilayah Jakarta Pusat mulai diberlakukan besok, Jumat 1 Agustus. Selain itu, BPH Migas juga membatasi pembelian solar bersubsidi di daerah lain dengan melarang pembelian pada malam hari.
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi mutlak diperlukan karena persediaan premium dan solar bersubsidi berdasarkan kuota yang ada sangat terbatas. Hingga Juli 2014, persediaan premium tinggal 42 persen dan solar bersubsidi tinggal 40 persen dari kuota tahun ini. Untuk premium diperkirakan akan habis pada 19 Desember 2014 dan solar bersubsidi pada 30 November 2014.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir, Jumat (1/8/2014), di Jakarta, mengatakan, sampai 31 Juli, data sementara realisasi konsumsi solar bersubsidi sudah mencapai 9,12 juta kiloliter atau 60 persen dari total kuota premium bersubsidi yang dialokasikan kepada Pertamina, sebesar 15,16 juta kiloliter. Adapun realisasi konsumsi premium bersubsidi mencapai 17,08 juta kiloliter atau 58 persen dari total kuota BBM bersubsidi kepada Pertamina, sebesar 29,29 juta kiloliter.

”Dengan kondisi tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami pelaksanaan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi. Melalui kebijakan itu, penyediaan BBM bersubsidi bisa cukup sampai dengan 31 Desember 2014,” kata Ali. DPR dan pemerintah menetapkan kuota BBM bersubsidi tahun ini 46 juta kiloliter, turun dari 48 juta kiloliter tahun lalu.

Menurut Ali, pada 1 Agustus, Pertamina tidak lagi menyalurkan solar bersubsidi di 26 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Jakarta Pusat. Total konsumsi solar bersubsidi di lokasi ini 90 kiloliter per hari. Kemudian, pada 4 Agustus, Pertamina meminta semua SPBU di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali agar menjual solar bersubsidi hanya pada pukul 08.00-18.00 di kluster-kluster tertentu.

Kluster-kluster itu difokuskan di kawasan industri, pertambangan, perkebunan, dan wilayah yang dekat pelabuhan, yang rawan penyalahgunaan solar bersubsidi. Adapun di SPBU di jalur utama distribusi logistik tidak diberlakukan pembatasan waktu penjualan solar bersubsidi.

”Untuk wilayah-wilayah yang sudah menerapkan pembatasan ataupun pengaturan waktu, seperti Batam, Bangka Belitung, serta sebagian besar wilayah Kalimantan, tetap akan menerapkan aturan sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat,” kata Ali.

Ali menambahkan, pada 6 Agustus, sebanyak 29 unit SPBU di jalan tol tidak akan menjual premium bersubsidi dan hanya menjual pertamax yang merupakan BBM nonsubsidi. Konsumsi premium bersubsidi di semua SPBU ini mencapai 725 kiloliter per hari. Dari jumlah itu, 27 unit SPBU ada di wilayah Marketing Operation Region III (Jawa bagian Barat) dan 2 unit SPBU di wilayah Marketing Operation Region V (Jawa Timur).

Dampak pembatasan

Pertamina juga telah meminta kepada pemerintah daerah agar segera menyosialisasikan pengurangan solar bersubsidi sebesar 20 persen kepada para nelayan. Adapun kuota solar bersubsidi bagi nelayan hingga 31 Juli tinggal 900.000 kiloliter.

”Solar bersubsidi itu hanya untuk kapal berbobot mati di bawah 30 GT (gros ton). Mekanisme penyalurannya diserahkan kepada pemerintah setempat. Sementara untuk pengawasannya, kami berharap ada keterlibatan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum,” ujar Ali.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X