Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan SPBU di Jakarta Pusat Tak Boleh Jual BBM Bersubsidi

Kompas.com - 05/08/2014, 13:12 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi, terutama solar, di Jakarta Pusat pada 1 Agustus 2014, lalu apa alasan pemerintah memilih Jakarta Pusat sebagai daerah yang dilarang menjual solar bersubsidi?

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan bahwa alasan pengendalian solar bersubsidi di Jakpus adalah karena SPBU di Jakpus terletak pada kawasan yang masuk kategori elite, di mana taraf ekonomi masyarakatnya menengah ke atas.

"Mengapa di Jakarta Pusat pengendalian solar subsidi? Di Jakpus itu ada 26 SPBU dan berada di kawasan utama di Jakarta yang orangnya relatif mampu," ujar Jero Wacik saat menggelar jumpa pers di Jakarta, Selasa (5/8/2014).

Dia menambahkan, pengendalian solar bersubsidi di Jakpus adalah salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stok BBM bersubsidi, termasuk solar. Menurut Jero, jika pengendalian ini tidak dilakukan maka stok BBM bersubsidi, yaitu sebanyak 46,6 juta kiloliter, tidak akan mencukupi sampai akhir tahun.

Jakarta Pusat adalah salah satu klaster atau wilayah yang dibatasi penjualan solar bersubsidi di Indonesia. Sementara daerah-daerah lain hanya di beberapa titik, yaitu SPBU di daerah pertambangan, perkebunan, dan kawasan industri.

"Jadi yang subsidi bisa ke masyarakat menengah ke bawah. Pokoknya tidak ada pencabutan subsidi, yang ada adalah pengendalian BBM bersubsidi di klaster tertentu, di Jakpus, terus di daerah pertambangan, perkebunan," tandas Jero.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bapanas Pastikan Konflik Israel-Iran Tak Pengaruhi Masuknya Komoditas Pangan yang Rutin Diimpor

Bapanas Pastikan Konflik Israel-Iran Tak Pengaruhi Masuknya Komoditas Pangan yang Rutin Diimpor

Whats New
Pasca Akuisisi BPR, KoinWorks Fokus Inovasi dan Efisiensi Tahun Ini

Pasca Akuisisi BPR, KoinWorks Fokus Inovasi dan Efisiensi Tahun Ini

Whats New
Lion Air Bantah 2 Pegawai yang Ditangkap Menyelundupkan Narkoba Merupakan Pegawainya

Lion Air Bantah 2 Pegawai yang Ditangkap Menyelundupkan Narkoba Merupakan Pegawainya

Whats New
Indofarma Akui Belum Bayar Gaji Karyawan Periode Maret 2024, Mengapa?

Indofarma Akui Belum Bayar Gaji Karyawan Periode Maret 2024, Mengapa?

Whats New
Pesetujuan KPR BSI Kini Hanya Butuh Waktu Satu Hari

Pesetujuan KPR BSI Kini Hanya Butuh Waktu Satu Hari

Spend Smart
Bank Sentral Inggris Diprediksi Pangkas Suku Bunga pada Mei 2024

Bank Sentral Inggris Diprediksi Pangkas Suku Bunga pada Mei 2024

Whats New
Cara Membuat Kartu ATM BCA Berfitur Contactless

Cara Membuat Kartu ATM BCA Berfitur Contactless

Work Smart
Pertanyaan Umum tapi Menjebak dalam Wawancara Kerja, Apa Itu dan Bagaimana Cara Jawabnya?

Pertanyaan Umum tapi Menjebak dalam Wawancara Kerja, Apa Itu dan Bagaimana Cara Jawabnya?

Work Smart
Menko Airlangga soal Kondisi Geopolitik Global: Belum Ada Apa-apa, Kita Tenang Saja...

Menko Airlangga soal Kondisi Geopolitik Global: Belum Ada Apa-apa, Kita Tenang Saja...

Whats New
Pasar Perdana adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Pasar Perdana adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Work Smart
Apa Dampak Konflik Iran-Israel ke Industri Penerbangan Indonesia?

Apa Dampak Konflik Iran-Israel ke Industri Penerbangan Indonesia?

Whats New
HUT Ke-35 BRI Insurance, Berharap Jadi Manfaat bagi Masyarakat

HUT Ke-35 BRI Insurance, Berharap Jadi Manfaat bagi Masyarakat

Rilis
Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

Whats New
Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Whats New
Freeport Indonesia Catat Laba Bersih Rp 48,79 Triliun pada 2023, Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemda Papua Tengah

Freeport Indonesia Catat Laba Bersih Rp 48,79 Triliun pada 2023, Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemda Papua Tengah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com