Saat Freeport Terus Mendapatkan Kemudahan

Kompas.com - 06/08/2014, 13:05 WIB
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com -
Freeport terus mendapatkan kemudahan berbisnis di Indonesia. Setelah menandatangani MoU amandemen kontrak, kini perusahaan asal Amerika Serikat ini boleh melakukan ekspor konsentrat, dengan tarif bea keluar yang lebih murah. Sementara kewajiban divestasi malah makin menciut.

Mulai Rabu (6/8/2014) ini, PT Freeport Indonesia secara resmi akan kembali menggelar ekspor konsentrat alias mineral tambang tanpa pemurnian. Sebelumnya, sejak 12 Januari lalu, pemerintah melarang ekspor konsentrat. Larangan ini sesuai dengan Pasal 170 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara lantaran Freeport belum membangun pabrik smelter.

Rozik B Soetjipto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia bilang, ekspor dilakukan setelah pihaknya memenuhi semua syarat yang ditetapkan pemerintah. Misalnya menyetorkan dana jaminan kesungguhan pembangunan smelter senilai 115 juta dollar AS. "Apabila urusan administrasi dengan bea cukai lancar, Rabu (6/8/2014) kami akan melakukan pengapalan pertama sebanyak 10.000 ton ke China," kata Rozik kepada KONTAN, Selasa (5/8/2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.011/2014,  Freeport wajib membayar bea keluar sebesar 7,5 persen dari harga patokan ekspor (HPE). Tarif bea keluar ini bisa lebih rendah lagi apabila mereka bersungguh-sungguh merealisasikan pembangunan pabrik smelter. Aturannya adalah jika realisasi pembangunan smelter kurang dari 7,5 persen, maka akan kena tarif bea ekspornya 7,5 persen dari HPE. Setelah realisasi pembangunan 7,5 persen–30 persen, tarif bea keluar turun jadi 5 persen dari HPE. Nah, jika pembangunan pabrik smelter di atas 30 persen, tarif bea keluar sudah menjadi 0 persen.

Selain itu, Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM bilang, dalam penandatangan MoU dengan Freeport pemerintah telah menyepakati poin kewajiban divestasi saham Freeport. "Mereka hanya diharuskan melepaskan sahamnya kepada kepemilikan nasional sebesar 30 persen saham," kata dia.

Namun hal itu belum bisa direalisasikan karena terganjal PP Nomor 24/2012 terkait perubahan PP 23/2010, kewajiban divestasi bagi penambang asing masih ditetapkan sebesar 51 persen yang dalam waktu dekat akan direvisi pemerintah. (Muhammad Yazid)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir: Program BUMN Jadi Penggerak Ekonomi Desa

Erick Thohir: Program BUMN Jadi Penggerak Ekonomi Desa

Whats New
PLN Kirim Surat kepada 20 Perusahaan terkait Sertifikat EBT

PLN Kirim Surat kepada 20 Perusahaan terkait Sertifikat EBT

Whats New
Lelang Rumah Murah di Bekasi, Harga Limit Mulai Rp 99 Juta

Lelang Rumah Murah di Bekasi, Harga Limit Mulai Rp 99 Juta

Whats New
Sido Muncul Ajak Penderita Bibir Sumbing Tersenyum Kembali

Sido Muncul Ajak Penderita Bibir Sumbing Tersenyum Kembali

BrandzView
Awali Pekan, IHSG Bergerak Fluktuatif

Awali Pekan, IHSG Bergerak Fluktuatif

Whats New
Harga Emas Antam Kembali Turun, Simak Daftar Lengkapnya

Harga Emas Antam Kembali Turun, Simak Daftar Lengkapnya

Whats New
Jokowi Sebut Ekonomi Global Tahun Depan Akan Gelap, Benarkah Demikian?

Jokowi Sebut Ekonomi Global Tahun Depan Akan Gelap, Benarkah Demikian?

Whats New
Imbauan Kemenhub soal Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Ini Jadi Pengingat

Imbauan Kemenhub soal Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Ini Jadi Pengingat

Whats New
Hati-hati, Ada Pekerjaan Rekonstruksi Perkerasan di Ruas Tol Jakarta-Tangerang

Hati-hati, Ada Pekerjaan Rekonstruksi Perkerasan di Ruas Tol Jakarta-Tangerang

Whats New
Lowongan Kerja Honda Prospect Motor  untuk D3 hingga S1, Ini Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja Honda Prospect Motor untuk D3 hingga S1, Ini Posisi dan Syaratnya

Whats New
Dugaan Penggelapan Premi Wanaartha Life,  Bagaimana Nasib Cicilan Nasabah? Ini Kata Manajemen

Dugaan Penggelapan Premi Wanaartha Life, Bagaimana Nasib Cicilan Nasabah? Ini Kata Manajemen

Whats New
Mampukah IHSG Lanjutkan Tren Penguatan?

Mampukah IHSG Lanjutkan Tren Penguatan?

Whats New
[POPULER MONEY] Saat Jokowi, Erick Thohir, dan Ganjar Pranowo 'Tampil' di Solo Car Free Day | Indonesia Pelaris Kereta Cepat China

[POPULER MONEY] Saat Jokowi, Erick Thohir, dan Ganjar Pranowo "Tampil" di Solo Car Free Day | Indonesia Pelaris Kereta Cepat China

Whats New
Ini Tantangan Ekonomi Indonesia pada Semester II 2022

Ini Tantangan Ekonomi Indonesia pada Semester II 2022

Whats New
Pemerintah: PMK Ada, tetapi Bisa Dikendalikan dan Tidak Membahayakan Manusia

Pemerintah: PMK Ada, tetapi Bisa Dikendalikan dan Tidak Membahayakan Manusia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.