Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Upaya Pemerintah Batasi BBM Bersubsidi Dinilai Hanya Akal-akalan

Kompas.com - 07/08/2014, 02:11 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemerintah melakukan pembatasan BBM bersubsidi di beberapa wilayah yang ditentukan Pertamina terus mendapat kritikan. Kali ini kritik datang dari Ketua Kamar Dagang dan Indunstri (KADIN) Indonesia yang menilai kebijakan pemerintah tersebut hanya akal-akalan pemerintah.

"Kewajiban pemerintah sekarang, yang membuat anggaran menggelembung kan pemerintah sekarang juga. Segala upaya pembatasan itu hanya akal-akalan pemerintah, itu tidak efektif," ujar Ketua Kadin, Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Rabu (6/8/2014).

Suryo Bambang mengatakan, jika pemerintah tetap melakukan kebijakan tersebut saat ini, pemerintah sekarang mewariskan masalah bagi pemerintahan yang akan datang. Bahkan katanya, kebijakan saat ini merupakan cermin pemerintah tetap memikirkan popularitas menjelang masa akhir jabatannya.

Seharusnya, kata dia, pemerintah berani menghapus sekaligus BBM bersubsidi dan mempergunakan uangnya untuk pembangunan infrastruktur. "Hapus sekaligus tapi dijelaskan kepada masyarakat. Anggaran bisa dialokasikan ke pendidikan, kesehatan, pemberdayaan bank-bank daerah, ini hanya menimpbulkan situasi ekonomi yang semu ," katanya.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan subsidi, tetapi yang paling tepat adalah subsidi langsung kepada masyarakat yang tidak mampu. Dengan besaran subsidi BBM yang mencapai Rp 360 triliun, maka Indonesia menurutnya terbelenggu oleh situasi saat ini.

"Industri di negara lain pakai harga internasional, mereka biasa, artinya negara kita saja yang tidak efisien, yang terjadi dampak inflasi," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com