Iklan Menyesatkan Masyarakat, OJK Ancam Cabut Izin Produk

Kompas.com - 07/08/2014, 09:12 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengatur tata cara penawaran produk dan atau layanan jasa keuangan. Aturan yang efektif berlaku mulai 6 Agustus 2014 tersebut bertujuan agar masyarakat tidak disesatkan dengan berbagai penawaran produk atau tidak tertipu lantaran iklan yang menggiurkan.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan. SE OJK itu merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Bila suatu produk atau layanan melanggar aturan tersebut, OJK bisa mengenakan sanksi kepada perusahaan yang bersangkutan. Sanksi yang dikenakan bervariasi, mulai dari teguran hingga pencabutan izin produk.

"Sanksi mulai dari pembinaan, upaya teguran, perbaikan. Kalau sudah berkali-kali bisa sampai ke pencabutan izin. Itu dilakukan bertahap, tidak bisa kemudian serta-merta sanksi diterapkan," kata Direktur Direktorat Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen OJK Anto Prabowo di kantornya, Rabu (6/8/2014).

Menurut Anto, aturan beserta sanksi tersebut diberlakukan OJK lantaran tingkat literasi keuangan masyarakat di Tanah Air bervariasi, bahkan cenderung rendah. Sehingga, OJK harus membuat aturan mengenai produk dengan sejelas mungkin sehingga masyarakat tidak merasa tertipu dengan produk atau layanan jasa keuangan yang ditawarkan.

"Jangan sampai masyarakat terjebak. Karena literasi keuangan masyarakat kita masih rendah. Bahasanya kalau pakai bahasa baku, iklan jadi garing. Bahasa dalam iklan harus mudah dipahami dan harus ada penjelasan ke mana konsumen bisa minta penjelasan. Karena kadang terminologi keuangan sulit (untuk dipahami)," jelas Anto.

Surat Edaran OJK itu diantaranya mengatur perusahaan jasa keuangan dalam mengiklankan produk tidak boleh menggunakan tanda-tanda superlatif tanpa didukung riset yang memadai.

"Bank terkuat misalnya, bank tersehat, atau bank menjamin. Harus misalnya menyertakan berdasarkan menang award dari lembaga pemeringkat," ujar Anto.

Di samping itu, OJK juga mengatur penggunaan terminologi syarat dan ketentuan berlaku yang biasanya ditulis dengan huruf kecil dan memakai tanda asterik (*). Perusahaan pun harus menyertakan informasi ringkasan produk atau layanan jasa keuangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.