Ditjen Pajak Ingin Bisa Langsung Pecat Pegawai yang Lakukan Pelanggaran

Kompas.com - 10/08/2014, 10:00 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Fuad Rahmani berpendapat, jika nantinya institusi yang dipimpinnya berubah menjadi Badan Penerimaan Pajak atau Badan Administrasi Perpajakan (tax administration), badan tersebut dilengkapi dengan regulasi yang memberinya kewenangan untuk memecat atau memberhentikan pegawai.

Tidak seperti pegawai DJP saat ini yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut Fuad, dia sangat kesulitan jika ingin memberhentikan pegawai yang tidak berkinerja baik, bahkan melakukan pelanggaran. Hal tersebut, kata Fuad, lantaran proses pemberhentian memakan waktu cukup lama. Adapun sanski yang diberikan, paling banter hanya mutasi kerja.

“PNS di Indonesia terlalu protektif, dilindungi Undang-undang. Dia kalau enggak berkinerja baik, tidak bisa dipecat begitu saja,” kata Fuad ditemui wartawan di kantornya, pada Jumat (8/8/2014).

Menilik pasal 87 Undang-undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di dalamnya disebutkan mengenai pemberhentian PNS. Disebutkan PNS diberhentikan dengan hormat karena: a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. mencapai batas usia pensiun; d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Namun, menurut Fuad, proses pemberhentian sangat lama. Beberapa kasus, sebut dia, harus menunggu sampai PNS tersebut melakukan pelanggaran berat. Padahal, Fuad ingin, tidak perlu menunggu PNS itu melakukan tindak kriminal, dia bisa memecat.

“Dianggap enggak mampu kerja di tax administration, kita kasih pesangon. Sekarang di DJP ini kita baru bisa mecat kalau dia melakukan kriminal.Tapi Dirjen pajak ini tidak punya surat pecat. Saya harus usul nanti dibawa ke BKN dulu. Prosesnya panjang,” tegas Fuad.

Dia pun berharap pegawai di badan tax administration nantinya bukan berstatus PNS. Sehingga, pegawai tersebut tidak dilindungi oleh UU ASN. “Begitu diketok (dikenai sanksi), dia out,” tandas Fuad.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

6.000 Hektar Lahan di Sumbar Dikebut untuk Peremajaan Sawit Rakyat

6.000 Hektar Lahan di Sumbar Dikebut untuk Peremajaan Sawit Rakyat

Whats New
Tawarkan Bunga Rendah, Simak Syarat Pengajuan dari 5 Jenis KUR Mandiri

Tawarkan Bunga Rendah, Simak Syarat Pengajuan dari 5 Jenis KUR Mandiri

Whats New
Daftar Lelang Rumah Murah di Bandung Nilai Limit Mulai Rp 100 Jutaan

Daftar Lelang Rumah Murah di Bandung Nilai Limit Mulai Rp 100 Jutaan

Spend Smart
Telkom Indonesia Buka 22 Lowongan Kerja, Ini Kualifikasinya

Telkom Indonesia Buka 22 Lowongan Kerja, Ini Kualifikasinya

Work Smart
IWIP Berikan Pelatihan Kerja Gratis untuk 17.358 Orang, Tingkat Pengangguran di Halmahera Tengah Turun

IWIP Berikan Pelatihan Kerja Gratis untuk 17.358 Orang, Tingkat Pengangguran di Halmahera Tengah Turun

Rilis
Awal Sesi, IHSG Langsung Melesat 1 Persen

Awal Sesi, IHSG Langsung Melesat 1 Persen

Whats New
Melonjak Rp 10.000 Per Gram, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Melonjak Rp 10.000 Per Gram, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Dukung Percepatan Ekosistem Cloud, Biznet Gio dan Lyrid Luncurkan Layanan Otomatisasi Microservice

Dukung Percepatan Ekosistem Cloud, Biznet Gio dan Lyrid Luncurkan Layanan Otomatisasi Microservice

Whats New
Cek Aturan Bagasi Garuda Indonesia Domestik dan Internasional

Cek Aturan Bagasi Garuda Indonesia Domestik dan Internasional

Spend Smart
Bos OJK soal Ancaman Resesi Ekonomi 2023

Bos OJK soal Ancaman Resesi Ekonomi 2023

Whats New
BBM Jadi Penyebab Utama Inflasi September, Airlangga: Masih Terkendali karena Harga Pangan Turun

BBM Jadi Penyebab Utama Inflasi September, Airlangga: Masih Terkendali karena Harga Pangan Turun

Whats New
Gara-gara Promosikan Kripto via Instagram-nya, Kim Kardashian Harus Bayar Rp 19 Miliar ke Otoritas Bursa AS

Gara-gara Promosikan Kripto via Instagram-nya, Kim Kardashian Harus Bayar Rp 19 Miliar ke Otoritas Bursa AS

Earn Smart
Harga Minyak Melonjak 4 Persen gara-gara OPEC+, Bisa Kembali ke Level 100 Dollar AS?

Harga Minyak Melonjak 4 Persen gara-gara OPEC+, Bisa Kembali ke Level 100 Dollar AS?

Whats New
IHSG Hari Ini Diproyeksi Masih Melemah, Simak Analisisnya

IHSG Hari Ini Diproyeksi Masih Melemah, Simak Analisisnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.