Pertamina Ngotot, Subsidi Listrik Terancam Membengkak

Kepala Divisi Gas dan Bahan Bakar PLN, Suryadi Mardjoeki, mengatakan, kedua BUMN energi tersebut baru menyepakati harga solar untuk Juli-Desember 2014, yang sebesar sesuai dengan permintaan Pertamina yakni MoPS plus 9,5 persen.

“Yang belum adalah permintaan bahwa itu berlaku sejak Januari 2013. Permintaan Pertaminan memang dari Januari 2013,” kata dia ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarat, Senin (11/8/2014).

Lebih lanjut, Suryadi mengatakan, pihak PLN tidak merasa keberatan dengan permintaan Pertamina. Hanya saja anggaran untuk subsidi listrik saat kontrak awal diperhitungkan hanya MoPS plus 7,8 persen.

Atas dasar itu, gap atau kekurangan biaya yang harus dibayarkan PLN ke Pertamina akan dibahas dengan Kementerian Keuangan. Suryadi berharap, jika disepakati Kementerian Keuangan, pihak Pertamina tetap menyuplai solar ke pembangkit PLN.

“Yang penting DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) yang punya uang, yang akan menyubsidi listrik, kita akan ikuti. Kalau DJA setuju, ya kita setuju,” kata Suryadi.

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan, hasil rapat di Kementerian ESDM pekan lalu akan dilanjutkan pada rapat Rabu (13/8/2014) dengan Kementerian Keuangan.

Sementara ini, PLN tidak memberikan sikap apapun dan hanya menunggu keputusan rapat tersebut.”Sebaiknya nunggu hari Rabu karena akan ada kesepakatannya,” ujar Nur.

Baca juga: Pertamina-PLN Berselisih soal Solar, Listrik Seluruh Indonesia Terancam Padam