Menkeu: Kebijakan Subsidi BBM Diserahkan ke Pemerintah Baru

"RAPBN ini adalah baseline, tapi sepenuhnya akan diberikan ruang pada pemerintahan baru untuk melakukan kebijakan, jadi tidak akan tercermin di dalam RAPBN 2015, termasuk kebijakan subsidi BBM," kata Chatib seusai pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, Selasa (12/8/2014).

Lebih lanjut, Chatib mengungkapkan, di dalam RAPBN 2015 hanya tertuang kerangka dasar yang terkait operasional, seperti misalnya gaji, operasional kantor, dan kegiatan yang sifatnya rutin harus dilakukan pemerintah. Adapun terkait kebijakan mengenai subsidi BBM, akan disediakan ruang gerak bagi pemeringah baru.

"Pembayaran bunga utang, subsidi BBM itu saja tentunya saya berharap tapi kalau pemerintah baru masuk setelah 20 Oktober tentunya itu akan ada ruang yg sangat luas sekali untuk pemerintah baru lakukan penyesuaian dalam APBN-nya. Kalau untuk persiapannya bisa dilakukan," jelas Chatib.

Meskipun demikian, Chatib mengungkapkan pagu subsidi BBM tidak akan melebihi pagu yang ditetapkan. "Pagunya tetap 48 juta kiloliter. Nilainya nanti saya cek," kata dia.

RAPBN 2015 yang dibuat oleh pemerintahan lama, ujar Chatib, hanya merupakan garis-garis besar. Sebab, pemerintahan inkumben tidak etis untuk membuat kebijakan, termasuk kebijakan mengenai subsidi BBM.

"(BBM) nanti biar pemerintahan baru. APBN 2015 hanya baseline yang dibuat pemerintahan lama, tapi untuk dilakukan oleh pemerintahan baru tentunya pemerintahan lama tidak etis membuat kebijakan. Kan kita belum tahu pemerintahan baru mau melakukan kebijakan apa," ujar Chatib.

baca juga: Harga BBM di Indonesia Tidak Murah..!