Menkeu: Pemerintahan Mendatang Naikkan Harga BBM, Defisit Turun Jadi 1,7 Persen

Mengenai defisit anggaran tahun 2015, Chatib mengungkapkan bahwa pihaknya hanya memberikan kerangka dasar bagi pemerintahan baru. Dalam kerangka dasar tersebut, defisit ada pada 1,7 persen hingga 2,5 persen.

"Kalau kemudian pemerintah baru (yang akan datang) mengambil kebijakan dengan menurunkan subsidi BBM, itu defisitnya bisa di bawah 1,7 persen, bahkan bisa di bawah 1,5 persen," kata Chatib seusai pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, Selasa (12/8/2014).

Menurut Chatib, subsidi BBM perlu dikurangi untuk memberikan kesempatan bagi pemerintahan baru untuk memperluas ruang fiskal. Dengan demikian, pemerintahan baru juga dapat berekspansi mengelola anggaran.

"Kalau dia mau ekspansi, subsidi BBM-nya harus dikurangi sehingga punya fiscal space sehingga pemerintah bisa expand," ujar Chatib.

Meskipun begitu, Chatib mengungkapkan, keputusan mengurangi subsidi BBM tergantung pada pemerintah baru. Walau demikian, ia mengingatkan kesempatan ruang fiskal yang dapat diperoleh jika subsidi BBM dikurangi.

"Tergantung pemerintahnya, (apakah) mau bikin 1,7 (persen defisit anggaran) dengan BBM yang kurang. Jadi, fiscal space-nya banyak sehingga alokasinya bisa untuk infrastruktur, sehingga growth bisa didorong. Yang paling ideal sih besar, tergantung dari berapa fiscal space dari subsidi BBM," papar Chatib.