Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

APBN Raksasa, Stimulus Minim

Kompas.com - 16/08/2014, 16:47 WIB

”Kalau harga BBM tidak naik tahun depan, maka pengeluaran pembangunan kurang lebih sama dengan tahun ini. Berarti, APBN sebagai agen pertumbuhan tidak akan efektif. Artinya dana sama. Kalau mau dan pembangunannya lebih besar, mesti ada realokasi,” kata Chairul.

Di tempat terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah mengatakan, presiden terpilih sebaiknya tidak memaksakan diri untuk memasukkan program-program kerjanya pada RAPBN 2015. Hal ini mengingat periodisasi masa jabatan presiden dan DPR, serta jeda waktu pembahasan RAPBN 2015, yang tidak memungkinkan jika harus memasukkan program-program presiden baru.

Ia menyatakan, RAPBN 2015 harus selesai dibahas paling lambat sebelum DPR periode 2009-2014 habis masa jabatannya pada akhir September. Jeda waktu pembahasan RAPBN 2015 itu hanya berkisar 1,5 bulan. Presiden terpilih tidak mungkin memasukkan program kerjanya pada pembahasan itu karena baru dilantik pada 20 Oktober 2014.

Setelah dilantik, menurut dia, presiden yang baru memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan pelaksanaan APBN Perubahan 2014 hingga 31 Desember mendatang. Jika presiden baru ingin memasukkan program-program kerjanya pada tahun anggaran fiskal 2015, langkah yang dapat ditempuh adalah memanfaatkan waktu hingga akhir Desember 2014 untuk menyiapkan percepatan RAPBN 2015. RAPBN Perubahan 2015 itu paling cepat dapat diajukan pada Januari 2015.

”Jauh lebih leluasa jika presiden yang baru menyiapkan APBN Perubahan yang pengajuannya dipercepat pada Januari 2015. Itu juga yang dilakukan Presiden SBY saat awal menjabat pada 2005,” kata Firmanzah.

Anggota DPR, Budiman Sudjatmiko, menyatakan, alokasi anggaran desa senilai Rp 9,1 triliun atau 1,4 persen dari total dana transfer daerah dalam RAPBN 2015 belum mencerminkan semangat Undang-Undang Desa Nomor 14 Tahun 2014.(LAS/HAR/NTA/WHY) 
baca juga: Pemerintahan Baru Diwarisi Bom Waktu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com