Dirjen Pajak: Kami Gandeng Polri Bukan untuk Menakut-takuti

Kompas.com - 18/08/2014, 13:38 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, memperkuat kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, dengan melakukan koordinasi pengamanan penerimaan pajak 2014 dan penanganan tindak pidana di bidang perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengungkapkan, koordinasi ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajip pajak (WP). Di sisi lain, koordinasi ini akan mempererat silaturahmi antara Bareskrim Polri dengan DJP, maupun Polda dengan Kanwil Pajak. Dengan begitu, komunikasi diantara kedua belah pihak bisa menjadi lebih baik.

"Di lapangan mereka bisa lebih sejalan. Tidak mudah dimanfaatkan pihak-pihak lain yang membuat kita menjadi benturan," kata Fuad, di kantornya, Jakarta, Senin (18/8/2014).

Kerjasama ini, lanjut Fuad bukan hanya di ranah pidana, melainkan sudah dimulai dari ranah administratif. Hal ini menurut Fuad sama dengan yang dilakukan di banyak negara, di mana aparat pajak selalu didampingi oleh kepolisian.

Sebenarnya, kerjasama ini sudah dituangkan dalam MoU antara DJP Kemenkeu dengan Kepolisian RI. Namun kali ini kerjasama akan diefektifkan dan diimplementasikan. "WP jangan lihat, dengan menggandeng Polri seolah-olah kita menakut-takuti. Masalah utama kita saat ini tingkat kepatuhan bayar pajak sangat rendah," ungkap Fuad.

Kepala Bareskrim Suhardi Alius yang hadir dalam koordinasi pagi ini menuturkan, Kepolisian akan mendampingi aparat pajak untuk mengejar WP yang belum maksimal. Dengan begitu, aparat pajak tidak akan merasa terintimidasi dan terganggu dalam menjalankan tugas, mengamankan penerimaan negara.

"Di luar itu, polisi bisa melakukan upaya-upaya yakni UU Tipikor dan UU TPPU. Kalau ada penyimpangan koruptif dari aparat pajak atau kepolisian kita juga akan tindak," tegas Suhardi.

Sebagaimana diketahui, target penerimaan pajak 2014 sebesar Rp 1.072,38 triliun. Untuk mencapai target tersebut diperlukan strategi, antara lain melalui penegakan hukum bagi penghindar pajak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PLN Targetkan Relokasi PLTG Grati ke Bali untuk G20 Tuntas Akhir Oktober

PLN Targetkan Relokasi PLTG Grati ke Bali untuk G20 Tuntas Akhir Oktober

Whats New
Ekspor Produk Halal RI Baru 3,8 Persen Total Pasar Produk Halal Dunia

Ekspor Produk Halal RI Baru 3,8 Persen Total Pasar Produk Halal Dunia

Whats New
Menaker Ida Ingatkan Penerima BSU: Gunakan untuk Hal Bermanfaat, Bukan untuk yang Tidak Perlu

Menaker Ida Ingatkan Penerima BSU: Gunakan untuk Hal Bermanfaat, Bukan untuk yang Tidak Perlu

Whats New
Menperin: Setiap Rp 1 Belanja Produk Lokal Sumbang Perekonomian Nasional Rp 2,2

Menperin: Setiap Rp 1 Belanja Produk Lokal Sumbang Perekonomian Nasional Rp 2,2

Whats New
Apa Benar Pertalite Boros Setelah Naik Harga, Ini Hasil Pengujian Lemigas

Apa Benar Pertalite Boros Setelah Naik Harga, Ini Hasil Pengujian Lemigas

Whats New
[POPULER MONEY] Produk Mie Sedaap Ditarik di Singapura | Waspada Penipuan Kripto 'Pig Butchering'

[POPULER MONEY] Produk Mie Sedaap Ditarik di Singapura | Waspada Penipuan Kripto "Pig Butchering"

Whats New
Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Rilis
Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Whats New
Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Whats New
KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

Whats New
Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Whats New
Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Whats New
Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Whats New
Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Rilis
BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.