RUU Redenominasi Berlanjut di Pemerintahan Baru

Kompas.com - 20/08/2014, 15:07 WIB
Uang lama berbagai pecahan termasuk pecahan kecil ditawarkan oleh pedagang uang di kawasan Pasar Baru, Sabtu (26/1/2013). Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia diharapkan gencar menyosialisasikan rencana redenominasi atau penyederhanaan pecahan rupiah agar masyarakat siap dan redenominasi tidak menimbulkan dampak inflasi.

KOMPAS/PRIYOMBODOUang lama berbagai pecahan termasuk pecahan kecil ditawarkan oleh pedagang uang di kawasan Pasar Baru, Sabtu (26/1/2013). Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia diharapkan gencar menyosialisasikan rencana redenominasi atau penyederhanaan pecahan rupiah agar masyarakat siap dan redenominasi tidak menimbulkan dampak inflasi.
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com -
Sejatinya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Redenominasi alias penghilangan tiga angka nol dalam pecahan uang akan dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa sidang terakhir ini.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Andi Timo Pangerang mengatakan, calon beleid ini belum dibahas sama sekali dan DPR baru saja menyelesaikan kunjungan ke dalam dan keluar negeri terkait redenominasi ini.

"Kami sudah melihat bagaimana negara luar sudah melakukan redenominasi ini dengan baik," ujar Andi kepada KONTAN, Rabu (20/8/2014).

Meski mengaku antusias terhadap RUU Redenominasi, Andi bilang DPR tak akan punya waktu yang cukup menyelesaikannya, terlebih waktu jabatan anggota DPR periode 2009-2014 tinggal 40 hari lagi.

Dalam waktu yang terbatas ini, komisi XI DPR masih memiliki tiga RUU yang harus diselesaikan, yakni RUU APBN 2015, RUU Perasuransian, dan RUU Perbankan.

"RUU Perasuransian sudah 80 persen dan RUU Perbankan sudah dibahas, pasal demi pasal, sehingga waktu kami untuk menyelesaikan RUU tersebut," katanya.

Untuk itu, politisi partai Demokrat ini menyebut RUU Redenominasi lebih baik dibahas pemerintahan baru bersama anggota DPR baru nanti.

Kendati begitu, Andi mengatakan draf RUU Redenominasi sudah berada di parlemen dan fraksi-fraksi sudah bisa mulai menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

RUU Redenominasi ini merupakan inisiatif pemerintah untuk menyederhanakan angka, dan bukan pemotongan nilai uang yang ada.

"Nilai tak ada berkurang. Negara luar, seperti Turki sudah melakukan redenominasi dan efektif dalam mengendalikan ekonomi dan inflasi di negara mereka," ujarnya.

Namun, Andi mengingatkan redenominasi bukan faktor mutlak ekonomi menjadi lebih baik, semua tetap harus bergantung pada penguatan fundamental ekonomi dan ketepatan menyusun asumsi makro. (Fahriyadi)
baca juga: Apa Perbedaan Redenominasi dengan Sanering?

Baca tentang


Sumber
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X