Kompas.com - 21/08/2014, 11:40 WIB
EditorErlangga Djumena

Masalah subsidi BBM seakan menyandera pemerintahan mendatang. Cerminan pemerintahan SBY yang tak tegas pun masih saja belum pudar di akhir masa kepemimpinannya. Lagi-lagi SBY tak berani mengambil sikap tegas mengurai dan memangkas beban subsidi BBM, alhasil anggaran negara tahun depan nyaris melompong terkuras subsidi.

Gambaran itu sekali lagi tampak dalam nota keuangan dan RAPBN 2015. SBY mematok postur RAPBN 2015 sebagai berikut: pendapatan Negara direncanakan Rp 1.762,29 triliun, naik 7,8 persen dari APBN Perubahan (APBN-P) 2014. Sedangkan belanja direncanakan Rp 2.019,86 triliun, naik 7,6 persen dari APBN-P 2014. Alhasil, defisit anggaran dalam RAPBN 2015 menjadi Rp 257,57 triliun atau 2,32 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Besarnya defisit anggaran dalam RAPBN 2015 dipicu kenaikan alokasi untuk subsidi energi. Maklum, selain membayar subsidi 2015, RAPBN 2015 juga harus membayar subsidi bahan bakar minyak (BBM) tahun 2014 sebesar Rp 44 triliun.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menuturkan, target defisit anggaran 2015 di atas 2 persen dari PDB tergolong tinggi. Padahal, kata David, tahun depan masih banyak risiko global yang harus dihadapi Indonesia.

Sejumlah risiko itu antara lain rencana Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) yang akan menaikkan suku bunga sehingga ekonomi Indonesia berisiko menghadapi keluarnya arus modal. Sementara di domestik, kata David, pada 2015 pemerintahan baru juga harus menghadapi besarnya defisit transaksi berjalan atau current account deficit. "Ini yang membuat beban pemerintah baru semakin besar," katanya.

Tingginya defisit neraca transaksi berjalan juga banyak disokong besarnya impor BBM. Salah satu solusi menekan defisit adalah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Pilihan panas itulah yang harus dihadapi pemerintah baru. Padahal, pemerintah baru nanti baru membangun legitimasi dan dukungan rakyat. Celakanya, kenaikan harga BBM bisa menggerus kepercayaan rakyat tersebut.

Bisa berubah

Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan, asumsi pertumbuhan ekonomi tahun depan dipatok 5,6 persen, naik tipis dari target pertumbuhan tahun ini sebesar 5,5 persen. Alasannya, situasi global tahun depan belum sepenuhnya membaik.

Namun, semua plafon anggaran dan asumsi RAPBN 2015 yang disusun pemerintah SBY bisa berubah bila pemerintahan baru menghendaki. "Program baru akan dibuat pemerintahan baru,” tandas Chatib.

Halaman:
Baca tentang
Sumber


Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertumbuhan Investor Tinggi, tetapi Banyak yang Masih Belum Paham...

Pertumbuhan Investor Tinggi, tetapi Banyak yang Masih Belum Paham...

Whats New
Lewat RJIT, Kementan Dukung Peningkatan Produktivitas Petani Seram Barat

Lewat RJIT, Kementan Dukung Peningkatan Produktivitas Petani Seram Barat

Rilis
Mampukah IHSG Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Mampukah IHSG Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Data Ekonomi RI Positif, BI Diminta Tak Terapkan Kebijakan Moneter Restriktif

Data Ekonomi RI Positif, BI Diminta Tak Terapkan Kebijakan Moneter Restriktif

Whats New
[POPULER MONEY] Mengintip Gaji Kabareskrim Komjen Agus Andrianto | UMP DKI Jakarta 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta

[POPULER MONEY] Mengintip Gaji Kabareskrim Komjen Agus Andrianto | UMP DKI Jakarta 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta

Whats New
Pelaku Usaha Industri Tembakau hingga Vape Pastikan Tidak Jual Rokok Kepada Anak Usia 18 Tahun ke Bawah

Pelaku Usaha Industri Tembakau hingga Vape Pastikan Tidak Jual Rokok Kepada Anak Usia 18 Tahun ke Bawah

Whats New
Mengintip Gaji Kabareskrim Komjen Agus Andrianto

Mengintip Gaji Kabareskrim Komjen Agus Andrianto

Whats New
Utang Pemerintah Tembus Rp 7.496 Triliun, Kemenkeu Bilang Masih Aman

Utang Pemerintah Tembus Rp 7.496 Triliun, Kemenkeu Bilang Masih Aman

Whats New
Bagaimana Peran Industri Telekomunikasi Mendukung Potensi Startup di Indonesia?

Bagaimana Peran Industri Telekomunikasi Mendukung Potensi Startup di Indonesia?

Whats New
Biaya Rp 2.500, Simak Cara Transfer Antarbank via BI Fast di BRImo

Biaya Rp 2.500, Simak Cara Transfer Antarbank via BI Fast di BRImo

Spend Smart
Jasindo Salurkan Pendanaan Senilai Rp 900 Juta untuk Kelompok Tani Ternak di Tulungagung

Jasindo Salurkan Pendanaan Senilai Rp 900 Juta untuk Kelompok Tani Ternak di Tulungagung

Whats New
Upaya Subholding Gas Pertamina Tingkatkan Penggunaan dan Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi

Upaya Subholding Gas Pertamina Tingkatkan Penggunaan dan Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi

Whats New
Bakal Ditinjau Jokowi, Pekerjaan Kavling Kawasan Inti IKN Nusantara Dimulai Januari 2023

Bakal Ditinjau Jokowi, Pekerjaan Kavling Kawasan Inti IKN Nusantara Dimulai Januari 2023

Whats New
Kompasianival Hadir Kembali Secara Offline, Angkat Tema 'Kelana Masa Depan'

Kompasianival Hadir Kembali Secara Offline, Angkat Tema "Kelana Masa Depan"

Rilis
Pelaku Industri Properti Optimistis Bisnis Tetap Tumbuh Positif Tahun Depan

Pelaku Industri Properti Optimistis Bisnis Tetap Tumbuh Positif Tahun Depan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.