Jika Harga BBM Bersubsidi Dinaikkan, Akankan PDIP Menolak?

Kompas.com - 21/08/2014, 13:27 WIB
Ilustrasi BBM bersubsidi KOMPAS/RADITYA HELABUMIIlustrasi BBM bersubsidi
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Jika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, artinya pemerintahan baru harus mau menaikkan untuk memperbesar ruang fiskal APBN 2015.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Komisi XI dari fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OFP, mengatakan belum tentu fraksi PDI-P kembali menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, mereka akan mengkaji terlebih dahulu daya beli masyarakat dengan inflasi yang naik akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Kalau ruang fiskalnya cukup, ya tentu kita tidak akan mengambil opsi itu (menaikkan harga BBM)," kata Dolfie ditemui sebelum rapat paripurna, di Gedung Parlemen, Kamis (21/8/2014).

Di sisi lain, Dolfie mengatakan, jika tidak ada lagi ruang fiskal dalam APBN 2015 sementara pemerintahan SBY kekeuh tidak mau menaikkan harga BBM bersubsidi, maka hal tersebut akan menyulitkan program pemerintahan baru.

Sebagai informasi, defisit fiskal dalam RAPBN 2015 dikunci 2,32 persen dan hanya menyisakan Rp 20 triliun sebagai modal bagi pemerintahan baru. Sementara itu, subsidi BBM membengkak jadi Rp 363,5 triliun.

Sebelumnya, menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Aziz, menaikkan harga BBM bersubsidi relatif lebih tidak rumit ketimbang melakukan upaya pembatasan. Namun, menaikkan harga BBM bersubsidi masih sama tantangannya, yaitu ada di parlemen.

"Menaikkan harga tantangan politiknya besar. PDI-P dan PKS, apakah akan sama sikapnya seperti dulu?" kata Harry kepada Kompas.com, akhir pekan lalu.

Sekedar mengingatkan, Juni 2013 kedua fraksi di DPR, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam sidang Paripurna DPR, ngotot menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. (Baca: PDIP-PKS Masih Ngotot Tolak Harga BBM Naik)

Saat itu, PDI-P diwaliki oleh Ketua Umum DPP PDIP Puan Maharani mengatakan dengan tegas sikap partainya untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Puan menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi hanyalah upaya pemerintah untuk dapat memperoleh dana Rp 42 triliun yang akan digunakan untuk program pencitraan seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan bantuan sosial sebanyak Rp 30 triliun.

Dari Fraksi PKS, anggota Komisi XI, Echy Awal Muharram mengatakan, fraksinya juga menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebab, kenaikan harga BBM tersebut hanya akan menambah angka pengangguran dan jumlah masyarakat miskin. Di sisi lain, Echy mengemukakan pandangan Fraksi PKS bahwa penyesuaian harga BBM akan menyebabkan kenaikan harga-harga barang yang akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X