“Mana Ada Pemerintah yang Mau Menjebak Sesama Pemerintah..?”

Kompas.com - 21/08/2014, 14:02 WIB
Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium di salah satu SPBU milik Pertamina. 

KOMPAS/PRIYOMBODOAktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium di salah satu SPBU milik Pertamina.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, menampik tudingan yang dilontarkan anggota DPR RI Komisi XI dari fraksi PDI Perjuangan, Dolfi OFP, bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sengaja menjebak pemerintahan baru untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Sesama pemerintah enggak ada yang menjebak. Sesama pemerintah ingin membawa kebaikan. Enggak ada sedikit pun niat untuk menjebak,” kata Askolani ditemui usai rapat paripurna di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Faktanya, kata dia, sampai penghujung APBN-Perubahan 2014 pun pemerintahan SBY tetap bertanggunjawab untuk mengamankannya. Dia mengatakan, pemerintah SBY berupaya agar mengakhiri pemerintahan dan membuat transisi kepemimpinan yang bagus dan pas.

Soal tudingan bahwa pemerintah SBY menjebak pemerintah baru, Askolani menjelaskan, hal tersebut tergantung dari cara orang melihat apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Namun dia pribadi menilai tudingan tersebut kurang tepat.

“Jadi, dari pandangan kami jauh dari istilah jebak. Semua settingnya adalah seting kondisi aktual yang tentunya ada juga resikonya. Mana ada pemerintah yang mau menjebak sesama pemerintah..?" kata Askolani.

Sebelumnya, anggota DPR RI Komisi XI dari fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OFP mempertanyakan ruang fiskal yang luas yang dijanjikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, untuk pemerintahan baru.

Masalahnya, kata Dolfie, defisit APBN sudah dipakai semua, dan hanya menyisakan Rp 20 triliun untuk pemerintahan baru. Selain itu, anggaran belanja Kementerian/Lembaga juga sudah seluruhnya dipakai untuk program SBY yang berjumlah 362 program.

Di sisi lain, subsidi energi membengkak menjadi Rp 363,5 triliun, dari total subsidi sebesar Rp 433,5 triliun pada 2015. Jika pemerintahan SBY enggan menaikkan harga BBM, praktis kata dia, tidak ada ruang fiskal tersisa untuk pemerintahan baru. Pemerintahan baru pun dituntut untuk menaikkan harga BBM agar bisa bergerak leluasa.

"Nah kita mau mempertanyakan ruang fiskal yang luas itu di mana? Kalau kita dipaksa menaikkan BBM, dijebak untuk menaikkan BBM, enggak fair donk," kata Dolfie ditemui sebelum rapat paripurna, di Gedung Parlemen, Kamis pagi. (baca: RAPBN 2015 Menjebak Pemerintahan Baru untuk Menaikkan Harga BBM?)
baca juga: Harga BBM Naik, Inikah Warisan SBY?

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X