Tim Transisi: Jokowi-SBY Belum Bicarakan Pengalihan Subsidi BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko "Jokowi" Widodo belum akan membicarakan soal pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27-28 Agustus 2014. Rencana pengalihan subsidi masih dalam pembahasan oleh Tim Transisi.

Demikian disampaikan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto di kantor Tim Transisi, Menteng, Jakarta, Minggu (24/8/2014).

“Tidak. Tadi tidak dibahas opsi itu karena di pokja sendiri itu masih dalam bentuk simulasi, dan memang belum diagendakan untuk dipaparkan ke Pak Jokowi,” ujarnya.

Andi mengatakan, Jokowi dan SBY akan membahas soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN) 2015 mendatang.

“Untuk bertemu SBY secara khusus tadi, yang dipersiapkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan APBN 2015,” kata Andi.

Sebelumnya, Jokowi sempat menggarisbawahi soal tingginya beban subsidi BBM. "Jika kita lakukan sekarang, beban anggaran akan berkurang," kata Jokowi baru-baru ini.

Pemerintahan SBY, seperti warta Kontan, tak kunjung menuntaskan akar persoalan pembengkakan anggaran subsidi energi hingga akhir masa jabatannya. Akibatnya, anggaran subsidi energi tahun ini naik drastis dari Rp 282,1 triliun menjadi Rp 350,31 triliun.

Dari jumlah itu, Rp 50 triliun dimasukkan dalam anggaran tahun 2015 (carry over). Ibaratnya, pemerintah sekarang mengijonkan dana subsidi. Pemerintahan SBY beralasan, beban fiskal tahun ini sudah teramat berat sehingga harus mencuil lebih dulu jatah APBN 2015.

Celakanya, berbarengan dengan lonjakan anggaran subsidi, sumber pemasukan dari setoran pajak kian seret. APBNP 2014 menetapkan setoran perpajakan sekitar Rp 1.246,1 triliun, turun dari target APBN 2014 yang mematok Rp 1.280,3 triliun.

Alhasil, gara-gara besar pasak daripada tiang, pemotongan anggaran belanja hingga Rp 43 triliun pun jadi jalan pintas. Untuk menutup jurang defisit yang makin menganga, utang bakal digenjot. Perburuan utang baru bakal digenjot sekitar Rp 66 triliun, dari sebelumnya Rp 175,5 triliun menjadi Rp 241,49 triliun.