"Saat Bangun Shinkansen, Pendapatan Orang Jepang sama Seperti RI Sekarang"

Kompas.com - 26/08/2014, 15:28 WIB
Kereta cepat Jepang, Shinkansen. ShutterstockKereta cepat Jepang, Shinkansen.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Luky Eko Wuryanto optimistis proyek kereta super cepat (highspeed train) di Indonesia akan berjalan dan tidak merugi.

"Dari analisa tenaga ahli, pertama kali Jepang punya high speed train, pendapatan mereka sama seperti pendapatan orang Jawa saat ini. Makanya mereka percaya ini nanti akan banyak peminatnya," kata Luky kepada wartawan di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Atas dasar pertimbangan pengguna jasa itulah, pemerintah untuk kali pertama membangun rute Jakarta-Bandung, dari rute Jakarta-Surabaya. Luky menuturkan, studi kelayakan tahap pertama sudah diselesaikan.

Lebih lanjut dia bilang, studi kelayakan tahap kedua akan lebih berat, karena menyangkut siapa yang akan mengelola apakah BUMN ataukah swasta. "Pak Menko bilang, silakan (investor) Jepang melakukan FS, tapi kita enggak mau diikat dengan teknologi yang hanya dari mereka. Minimal bisa compete dengan China, Korea, dan Eropa. Kita cari mana yang murah tapi spesifkasinya bagus ," imbuh Luky.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan bagian dari proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Pemerintah Indonesia menerima dana hibah dari Pemerintah Jepang sebesar 15 juta dollar AS untuk studi kelayakan proyek kereta Jakarta-Bandung.

Perkiraan awal, proyek kereta kilat ini akan membutuhkan investasi hingga Rp 56 triliun. Dana tersebut termasuk untuk membangun kereta sepanjang 133 kilometer dan pengadaan kereta cepatnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

Whats New
Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Whats New
Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X