Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jembatan Selat Sunda Diklaim Tak Ancam Visi Pemerintahan Baru

Kompas.com - 26/08/2014, 15:45 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Luky Eko Wuryanto mengatakan, proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) tidak mengancam visi pemerintahan baru, yang ingin menghidupkan potensi maritim melalui program Tol Laut.

Dalam bincang-bincang dengan wartawan di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Luky menceritakan, sebetulnya ide JSS itu muncul untuk menandingi rencana pembangunan jembatan Selat Malaka, yang menghubungkan Sumatera dengan Malaysia.

"Sehingga pemerintah mencanangkan JSS, karena kita tidak ingin Sumatera yang sedang membangun ini tersedot ke Malaysia," kata dia di Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Lebih lanjut Luky menambahkan, pemerintah menginginkan Sumatera-Jawa terlebih dulu ketimbang Sumatra dan Malaysia. Dia mengatakan, tol Sumatera harus dibangun terlebih dahulu untuk mengintegrasikan potensi ekonomi di Sumatera. Kalau ini tidak dibangun, kata dia, yang terjadi adalah migrasi dari Sumatera ke Jawa.

"Kalau bisa, orang di Jawa pindah ke Sumatera. Jadi memang ada konstelasi global. Jadi jangan hanya dilihat secara sempit. Apalagi dikaitkan dengan visi pemerintahan baru. Tidak ada kaitannya sebenarnya," tegas Luky.

Meski demikian, Luky memastikan pemerintahan saat ini mendukung visi pemerintahan baru. Sebab, saat ini potensi negara kelautan belum termaksimalkan. "Tapi JSS itu bukan hanya membangun prasarananya saja. Tapi justru kita mengembangkan industrinya yang menggunakan prasarana-prasarana itu," tukas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com