Soal BBM Bersubsidi, Pemerintah Hanya Tanggung Jawab sampai 20 Oktober

"Sampai 20 Oktober, saya bertanggung jawab. Saya, Menteri Koodinator Perekonomian, sampai 20 Oktober, makanya sampai 20 Oktober saya yang bertanggung jawab. Nanti selanjutnya serahkan ke pemerintah yang akan datang," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung di Jakarta, Jumat (29/8/2014) malam.

Meskipun demikian, Pertamina tidak perlu takut kuota 46 juta kiloliter bakal jebol. Pasalnya, hal tersebut bukan tanggung jawab Pertamina, tetapi tanggung jawab pemerintah. "Kuota itu urusan pemerintah bukan Pertamina. Pertamina tugasnya menyalurkan," kata CT.

Sebelumnya, Pertamina menyatakan, jika kuota BBM bersubsidi habis sebelum tutup tahun, maka Pertamina akan terkena risiko yang besar. Pasalnya, kuota BBM berdasarkan APBN 2014 hanya dipatok 46 juta kiloliter.

"Kalau kuota itu terlampaui, maka risikonya ada di Pertamina. Pertamina tidak akan dibayar jika over kuota, makanya tidak boleh over," ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Hanung menjelaskan, membengkaknya konsumsi BBM bersubsidi saat ini murni terjadi karena konsumsi yang besar oleh masyarakat. Sementara itu, kata Hanung, kuota BBM subsidi dalam APBN 2014 sudah dipatok turun dari jumlah 48 juta kiloliter pada tahun sebelumnya.