Perlukah Menko Perekonomian di Kabinet Jokowi-JK?

Kompas.com - 31/08/2014, 11:02 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan baru nampaknya tidak cukup waktu untuk berleha-leha, karena tantangan utamanya di bidang ekonomi ke depan tidak semakin mudah. Dengan struktur kabinet yang ada saat ini, sudah barang tentu pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus mampu mengoptimalkan kinerja seluruh pejabat Kementerian/Lembaga.

Di penghujung 2015 mendatang, Indonesia dipastikan menghadapi persaingan bebas di regional Asia Tenggara, paska diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Di tingkat global, Indonesia sebagai emerging market harus terus memantabkan posisi, agar tak tergelincir dalam jebakan kelas menengah.

Defisit neraca transaksi berjalan yang masih mengancam, utang luar negeri yang terlampau tinggi, serta kinerja ekspor yang belum menunjukkan pemulihan, tentu membutuhkan kerjasama dari semua Kementerian/Lembaga. Lantas, dengan kondisi seperti itu masih perlukah adanya jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian?

Menurut Kepala Pusat Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, A Tony Prasetiantono, sebaiknya jabatan Menko Bidang Perekonomian, ditiadakan. "Menurut saya, yang benar-benar berfungsi sebagai Menko adalah Wapres (Wakil Presiden)," kata Tony kepada Kompas.com, Sabtu (30/8/2014) petang.

Tony menilai, keberadaan Menko malah bisa menambah panjang mata rantai pengambilan keputusan. Hal-hal yang semestesinya bisa langsung dieksekusi oleh kementerian teknis, terpaksa harus berkoordinasi terlebih dahulu pada Menko Bidang Perekonomian.

"Kabinet Jokowi seyogianya diisi oleh menteri-menteri yang memiliki strong leadership dan berani mengambil keputusan," kata Tony.

Sementara itu, kalangan birokrat justru menilai jabatan Menko Bidang Perekonomian harus tetap ada. "Untuk perekonomian sebaiknya tetap ada, karena banyaknya masalah yang perlu koordinasi penyelesaian lintas kementrian," ungkap Wakil Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro kepada Kompas.com, Sabtu petang.

Namun, Bambang lebih lanjut menuturkan, ada prasyarat jika jabatan Menko Bidang Perekonomian tetap ada. Dia bilang, sosok yang menjadi Menko ke depan adalah orang yang paham masalah ekonomi makro dan mikro.

"Pernah (menjadi) menteri, dan punya wibawa," tandas Bambang.

Sebelumnya, Study for Indonesia Indepth (SIGI) menilai Kementerian Koordinator tidak bekerja efektif, dan oleh karenanya Jusuf Kalla sebagai Wapres terpilih bisa mengambil alih tugas tersebut.

"Bisa saja Menko itu dihilangkan, sehingga Wapres berfungi lebih banyak," kata peneliti SIGI, Medrial Alamsyah, Sabtu.

Toh begitu, dia mengakui fungsi koordinasi oleh Kementerian Koordinator memang terlihat sederhana, namun cukup rumit untuk dilaksanakan.

Baca juga: CT: Setiap Pemerintahan Memiliki Beban Masing-masing



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X