Perlukah Menko Perekonomian di Kabinet Jokowi-JK?

Di penghujung 2015 mendatang, Indonesia dipastikan menghadapi persaingan bebas di regional Asia Tenggara, paska diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Di tingkat global, Indonesia sebagai emerging market harus terus memantabkan posisi, agar tak tergelincir dalam jebakan kelas menengah.

Defisit neraca transaksi berjalan yang masih mengancam, utang luar negeri yang terlampau tinggi, serta kinerja ekspor yang belum menunjukkan pemulihan, tentu membutuhkan kerjasama dari semua Kementerian/Lembaga. Lantas, dengan kondisi seperti itu masih perlukah adanya jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian?

Menurut Kepala Pusat Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, A Tony Prasetiantono, sebaiknya jabatan Menko Bidang Perekonomian, ditiadakan. "Menurut saya, yang benar-benar berfungsi sebagai Menko adalah Wapres (Wakil Presiden)," kata Tony kepada Kompas.com, Sabtu (30/8/2014) petang.

Tony menilai, keberadaan Menko malah bisa menambah panjang mata rantai pengambilan keputusan. Hal-hal yang semestesinya bisa langsung dieksekusi oleh kementerian teknis, terpaksa harus berkoordinasi terlebih dahulu pada Menko Bidang Perekonomian.

"Kabinet Jokowi seyogianya diisi oleh menteri-menteri yang memiliki strong leadership dan berani mengambil keputusan," kata Tony.

Sementara itu, kalangan birokrat justru menilai jabatan Menko Bidang Perekonomian harus tetap ada. "Untuk perekonomian sebaiknya tetap ada, karena banyaknya masalah yang perlu koordinasi penyelesaian lintas kementrian," ungkap Wakil Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro kepada Kompas.com, Sabtu petang.

Namun, Bambang lebih lanjut menuturkan, ada prasyarat jika jabatan Menko Bidang Perekonomian tetap ada. Dia bilang, sosok yang menjadi Menko ke depan adalah orang yang paham masalah ekonomi makro dan mikro.

"Pernah (menjadi) menteri, dan punya wibawa," tandas Bambang.

Sebelumnya, Study for Indonesia Indepth (SIGI) menilai Kementerian Koordinator tidak bekerja efektif, dan oleh karenanya Jusuf Kalla sebagai Wapres terpilih bisa mengambil alih tugas tersebut.

"Bisa saja Menko itu dihilangkan, sehingga Wapres berfungi lebih banyak," kata peneliti SIGI, Medrial Alamsyah, Sabtu.

Toh begitu, dia mengakui fungsi koordinasi oleh Kementerian Koordinator memang terlihat sederhana, namun cukup rumit untuk dilaksanakan.

Baca juga: CT: Setiap Pemerintahan Memiliki Beban Masing-masing