Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Banyak yang Rebutan jadi Walikota Depok?

Kompas.com - 01/09/2014, 06:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Meski pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Kota Depok digelar setahun lagi, saat ini setidaknya sudah ada enam calon walikota yang berminat menduduki pucuk pimpinan kota yang berada di selatan Jakarta ini.

Mereka mewakili banyak kalangan. Mulai dari pengusaha, politisi, hingga akademisi. Nama-nama yang sejauh ini sudah muncul antara lain Emil Dardak, JJ Rizal, Tifatul Sembiring, Pradi Supriatna, Nurul Arifin, Rieke Diah Pitaloka.

Perebutan kursi Walikota Depok memang menarik disimak. Apalagi kalau bukan para calon itu sebagian besar adalah public figur nasional. Mereka rela turun pamor dari capaian yang telah diraih sebelumnya, hanya untuk mengincar posisi nomor satu di pemerintahan kota ini.

Tifatul Sembiring, yang saat ini menjadi Menkominfo, malu-malu mengakui dirinya bakal maju sebagai kandidat Walikota Depok. Sementara itu, Nurul Arifin yang merupakan politisi Golkar, sudah berancang-ancang dengan sowan kesana kemari. Pun dengan Rieke Diah Pitaloka yang sebelumnya jadi mantan calon gubernur Jawa Barat telah mulai menebar wacana.

Dari kalangan pengusaha, ada nama Emil Dardak yang merupakan suami artis Arumi Bachsin serta sebagai anak Wakil Menteri Pekerjaan Umum. Saat ini EMil menjabat sebagai Executive Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

Ada juga calon lama yang kembali mencoba peruntungannya, yaitu Pradi Supriatna. Kader Partai Gerindra yang juga tercatat sebagai juragan koran lokal, Monitor Depok, ini sebelumnya pernah tersingkir pada pilkada Depok 2010.

Bagi yang suka sejarah, nama JJ Rizal tentunya sudah cukup familiar. Dia telah menyatakan kesiapannya merebut kursi Walikota Depok pada pilkada yang akan digelar Oktober tahun depan.

Sementara, Walikota Depok saat ini, Nurmahmudi Ismail merupakan mantan Menteri Kehutanan era Presiden Abdurahman Wahid.

Hal inilah yang membedakan Depok dari kota-kota satelit lain di sekitar Jakarta, seperti Tangerang Tangerang Selatan dan Bekasi. Tidak ada tokoh nasional yang mau turun pangkat untuk mengejar pucuk pimpinan di kota-kota itu.

Depok Kota Kelas Menengah

Kelas menengah saat ini begitu berkuasa di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi nasional—meskipun melambat—masih sangat bergantung pada tingkat konsumsi kelompok sosial ini. Demikian pula di tataran politik, kemenangan Joko Widodo tidak lepas dari peran kelas menengah yang begitu akrab dengan media massa dan media sosial.

Sebagai kantong kelas menengah yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, Depok amatlah dinamis dan heterogen. Angka harapan hidup, lama pendidikan, serta pengeluaran per kapita di Depok tercatat tertinggi di Jawa Barat. Sehingga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota ini pada 2013 berada di posisi pertama di seluruh Jawa Barat. IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi wilayah melampaui rata-rata nasional. Pada 2012, pertumbuhan ekonomi Depok mencapai 7,15 persen dan tertinggi kedua di Jawa Barat setelah Bandung.

Mengutip artikel Economist (Maret 2010), kelas menengah merupakan kelompok masyarakat berpendapatan memadai, yang terdiri dari para pekerja, profesional, pengusaha menengah ke bawah, dan  sebagian adalah “aristokrat kecil” yaitu para pemilik tanah.

Namun yang perlu dicatat, kelompok ini cukup rasional, sehingga Economist menyebut kelas menengah tidak memiliki orientasi politik yang jelas. Berbeda dari kelompok masyarakat miskin dan kelompok superkaya yang selama ini selalu punya afiliasi kuat terhadap kelompok politik tertentu, kelas menengah pada dasarnya sekumpulan massa yang setiap saat bisa berubah opini politiknya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com