Mengapa Banyak yang Rebutan jadi Walikota Depok?

Mereka mewakili banyak kalangan. Mulai dari pengusaha, politisi, hingga akademisi. Nama-nama yang sejauh ini sudah muncul antara lain Emil Dardak, JJ Rizal, Tifatul Sembiring, Pradi Supriatna, Nurul Arifin, Rieke Diah Pitaloka.

Perebutan kursi Walikota Depok memang menarik disimak. Apalagi kalau bukan para calon itu sebagian besar adalah public figur nasional. Mereka rela turun pamor dari capaian yang telah diraih sebelumnya, hanya untuk mengincar posisi nomor satu di pemerintahan kota ini.

Tifatul Sembiring, yang saat ini menjadi Menkominfo, malu-malu mengakui dirinya bakal maju sebagai kandidat Walikota Depok. Sementara itu, Nurul Arifin yang merupakan politisi Golkar, sudah berancang-ancang dengan sowan kesana kemari. Pun dengan Rieke Diah Pitaloka yang sebelumnya jadi mantan calon gubernur Jawa Barat telah mulai menebar wacana.

Dari kalangan pengusaha, ada nama Emil Dardak yang merupakan suami artis Arumi Bachsin serta sebagai anak Wakil Menteri Pekerjaan Umum. Saat ini EMil menjabat sebagai Executive Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

Ada juga calon lama yang kembali mencoba peruntungannya, yaitu Pradi Supriatna. Kader Partai Gerindra yang juga tercatat sebagai juragan koran lokal, Monitor Depok, ini sebelumnya pernah tersingkir pada pilkada Depok 2010.

Bagi yang suka sejarah, nama JJ Rizal tentunya sudah cukup familiar. Dia telah menyatakan kesiapannya merebut kursi Walikota Depok pada pilkada yang akan digelar Oktober tahun depan.

Sementara, Walikota Depok saat ini, Nurmahmudi Ismail merupakan mantan Menteri Kehutanan era Presiden Abdurahman Wahid.

Hal inilah yang membedakan Depok dari kota-kota satelit lain di sekitar Jakarta, seperti Tangerang Tangerang Selatan dan Bekasi. Tidak ada tokoh nasional yang mau turun pangkat untuk mengejar pucuk pimpinan di kota-kota itu.

Depok Kota Kelas Menengah

Kelas menengah saat ini begitu berkuasa di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi nasional—meskipun melambat—masih sangat bergantung pada tingkat konsumsi kelompok sosial ini. Demikian pula di tataran politik, kemenangan Joko Widodo tidak lepas dari peran kelas menengah yang begitu akrab dengan media massa dan media sosial.

Sebagai kantong kelas menengah yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, Depok amatlah dinamis dan heterogen. Angka harapan hidup, lama pendidikan, serta pengeluaran per kapita di Depok tercatat tertinggi di Jawa Barat. Sehingga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota ini pada 2013 berada di posisi pertama di seluruh Jawa Barat. IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi wilayah melampaui rata-rata nasional. Pada 2012, pertumbuhan ekonomi Depok mencapai 7,15 persen dan tertinggi kedua di Jawa Barat setelah Bandung.

Mengutip artikel Economist (Maret 2010), kelas menengah merupakan kelompok masyarakat berpendapatan memadai, yang terdiri dari para pekerja, profesional, pengusaha menengah ke bawah, dan  sebagian adalah “aristokrat kecil” yaitu para pemilik tanah.

Namun yang perlu dicatat, kelompok ini cukup rasional, sehingga Economist menyebut kelas menengah tidak memiliki orientasi politik yang jelas. Berbeda dari kelompok masyarakat miskin dan kelompok superkaya yang selama ini selalu punya afiliasi kuat terhadap kelompok politik tertentu, kelas menengah pada dasarnya sekumpulan massa yang setiap saat bisa berubah opini politiknya.

Apalagi ketika media sosial telah menjadi bagian hidup yang tak terpisahkan, sikap politik kelas menengah akan bisa berubah dengan sangat cepat.

Seiring dengan berkuasanya kelas menengah, hal ini akan menjadikan Depok sebagai wilayah yang sangat strategis. Tak hanya dalam terminologi geografis dan ekonomi, namun juga secara politik. Siapapun yang berhasil “menaklukkan” kelompok kelas menengah di kota ini, maka niscaya akan bisa melakukan hal serupa dengan mudah di wilayah lainnya.

Karenanya, tak heran banyak partai politik yang sangat berkepentingan menguasai Depok. Hingga mereka menyiapkan kader terbaiknya hanya untuk merebut jabatan walikota.

Di sisi lain, Depok juga akan sangat berpotensi menjadi “ladang pembantaian” bagi para politisi yang tidak bisa membaca tanda-tanda zaman.

Seperti yang terjadi saat ini, ketika wilayah lain berlomba-lomba menyediakan ruang publik yang layak, Depok justru makin dijejali pusat perbelanjaan. Kawasan yang harusnya menjadi resapan air, berubah menjadi kawasan permukiman. Kejahatan di mana-mana dan ketimpangan ekonomi makin menjadi.

Karena itu, berbagai ketidakpuasan tersebut harusnya menjadi warning bagi parpol yang selama ini menjadi ruling party, bahwa ke depan jangan terlalu berharap bisa kembali menguasai Depok.