Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu: Jokowi Bisa Revisi APBNP untuk Tambah Kuota BBM

Kompas.com - 03/09/2014, 10:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla bisa merevisi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 untuk menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari yang sebelumnya ditetapkan 46 juta kiloliter.

Opsi tersebut dapat digunakan pemerintah baru, selain beberapa opsi lainnya, agar dapat mengantisipasi konsumsi berlebih dari kuota yang sudah ditetapkan di Undang-Undang APBN-P 2014, katanya di Gedung DPR Jakarta,  Selasa (2/9/2014).

"Opsi lainnya, dapat menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)," kata dia.

Selain dua opsi tersebut, Chatib menjelaskan, Jokowi juga bisa menggunakan Pasal 34 dalam Undang-Undang APBNP yang memungkinkan perubahan alokasi volume BBM bersubsidi jika kondisi darurat.

"Kan kondisi darurat, termasuk di dalamnya pengajuan perubahan volume," ujarnya.

Pada pembahasan APBN-P 2014 di pertengahan 2014, Chatib mengatakan, pemerintah sudah meminta DPR agar alokasi volume BBM bersubsidi bisa fleksibel guna mengantisipasi konsumsi berlebih seperti yang terjadi sekarang.

Namun, ia mengatakan, DPR menolak permintaan itu. Dengan demikian, alokasi BBM bersubsidi di APBNP 2014 dapat berubah hanya jika ada perubahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan nilai harga minyak mentah Indonesia (ICP).

"Bukan karena volume konsumsinya yang berlebih, jika volumenya berlebih itu melanggar undang-undang," ujar dia.

Sebenarnya, kata Chatib, jika volume konsumi BBM tidak dibuat kaku maka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat mengajukan perubahan kuota BBM bersubsidi ke DPR ketika kuota itu habis, seperti pada 2011.

"Namun, sekarang volumenya sudah dikunci, jadi pemerintah harus melakukan opsi yang dengan adanya legal standing itu," katanya.

Menurut dia, masih memungkinkan bagi Jokowi untuk mengajukan revisi APBN-P 2014 dan hanya perlu mengubah satu pasal saja mengenai volume BBM.

Chatib menambahkan, pemerintah sekarang harus memiliki data lengkap bahwa konsumsi BBM bersubsidi melebihi 46 juta kiloliter untuk mengajukan revisi APBN-P 2014.

"Kalau mau ke DPR, kan harus ada bukti 46 juta kiloliter itu sudah terlampaui," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com