Arif mengungkapkan, presiden terpilih Joko Widodo tidak menyetujui kenaikan gas elpiji 12 kg. Jokowi, kata dia, lebih memilih untuk menggunakan gas alam yang dialirkan hingga ke rumah tangga. Opsi ini diklaimnya tidak memakan biaya yang mahal.

"Elpiji 12 kg itu konsumennya rumah tangga. Jadi harus kalkulasi, dihitung secara cermat tidak menganggu masyarakat dan menimbulkan gejolak sosial. Harga gas itu murah dengan adanya pipanisasi sampai rumah tangga. Ini yang jadi program Jokowi-JK dalam 5 tahun," kata Arif di Gedung DPR, Rabu (3/9/2014).

Lebih lanjut, Arif menyatakan,  pemerintahan Jokowi-JK akan mendorong Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi. Proyek ini harus segera direalisasikan, sehingga masyarakat tidak selalu diberatkan dengan harga gas yang terus naik.

"Dalam 5 tahun, instalasi gas kota jadi prioritas Jokowi-JK. Kalau kampung masih banyak pakai 3 kg kan," ungkap Arif.

Adapun untuk mengerjakan instalasi gas kota, Arif menjelaskan ada beberapa skema yang dapat dilakukan. Baik PGN maupun melalui mekanisme Public Private Partnership (PPP) pun dapat dikerjakan.

Arif mengaku optimistis pemerintahan Jokowi-JK akan mampu merealisasikan kebijakan gas alam. Menurut dia, Jokowi termasuk sosok pemimpin yang tanggap kerja dan tidak hanya bicara. "Kalau dikerjakan ini tidak akan lama. Kalau cuma ide, diskusi dan diletakkan di meja akan jadi lama itu," ujar Arif.