Jokowi Bisa Tagih Jatah 30 Persen Saham dari Freeport

Kompas.com - 05/09/2014, 15:12 WIB
Proses flotasi atau pengapungan mineral tambang, seperti tembaga, emas, dan perak. Proses itu dilakukan untuk memperoleh konsentrat yang terdiri dari tembaga, emas, dan perak. Konsentrat itu kemudian dialirkan ke Pelabuhan Amamapare, dikeringkan, dan kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pengecoran. KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTOProses flotasi atau pengapungan mineral tambang, seperti tembaga, emas, dan perak. Proses itu dilakukan untuk memperoleh konsentrat yang terdiri dari tembaga, emas, dan perak. Konsentrat itu kemudian dialirkan ke Pelabuhan Amamapare, dikeringkan, dan kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pengecoran.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com
— Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tandjung (CT) mengatakan, PT Freeport Indonesia menyetujui keinginan Pemerintah Indonesia untuk menambah divestasi dari 10 persen menjadi 30 persen. Hal tersebut tertuang dalam kesepakatan memorandum of understanding antara Freeport dan Pemerintah Indonesia.

Namun, sebut CT, saat ini pemerintah tidak mungkin bisa menagih hal tersebut. Untuk itu, CT menyatakan, pemerintahan baru yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla-lah yang bisa melaksanakan kesepakatan tersebut.

"Tidak mungkin pemerintah sekarang yang melakukan, tetapi baru bisa dilakukan di pemerintahan yang akan datang karena perlu proses waktu," kata CT pada penutupan Refleksi Tiga Tahun Pelaksanaan MP3EI, Jumat (5/9/2014).

Sementara terkait dividen, CT menyatakan, pemerintah akan tetap melakukan penagihan dividen kepada PT Freeport Indonesia. Akan tetapi, mekanisme penagihan masih harus menunggu pembahasan pada rapat umum pemegang saham (RUPS). Hal ini disebabkan pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan penagihan dividen.

"Dividen itu kewenangan pemegang saham, bukan pemerintah," katanya.

Menurut CT, pemerintah memiliki wewenang terkait hak royalti, pajak, atau bea keluar. Adapun terkait dividen, meski pemerintah merupakan pemegang saham, tetapi pemerintah hanya sebagai pemegang saham minoritas sehingga pemerintah tak memiliki wewenang yang besar.

"Masalah dividen kita sebagai salah satu pemegang saham, pemilik, kita ikut dalam aturan RUPS itu. Bukan berarti kita pemegang saham jadi memaksakan. Jadi supaya jangan berbeda dalam penafsiran dan pemahaman," jelas CT.

Pemerintah, kata CT, akan tetap memperjuangkan haknya meski hanya mengantongi sekitar 10 persen saham Freeport. "Dilihat dari kemampuan perusahaan. Tentu kemarin terhambat ekspor, tentu arus kasnya tidak memungkinkan bagi dividen, tapi sekarang begitu sudah ekspor jalan, nanti terjadi akumulasi keuangan. Tentu bisa membagi deviden," papar CT.

Sekadar informasi, tahun ini Freeport akan membayar setoran dividen mencapai Rp 800 miliar. Padahal, seharusnya Freeport membayar Rp 1,5 triliun per tahun. "Angka Rp 1,5 triliun itu proyeksi, kemudian cashflow dia (Freeport) berubah setelah hambatan ekspor. Kita harus pahami," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X