Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Butuh Anggaran Lebih, Mana Konten TVRI?

Kompas.com - 07/09/2014, 23:07 WIB
Tabita Diela

Penulis

 


JAKARTA, KOMPAS.com -
Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia (TVRI) pernah mengeluh bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 800 miliar yang setiap tahun diberikan pemerintah kepada TVRI tidak cukup. Hal ini dibantah oleh pengusaha sekaligus anggota Komisi IX, Poempida Hidayatulloh. Menurut Poempida, seharusnya anggaran sebesar itu bisa dipertanggungjawabkan dan dirasakan manfaatnya.

"Kalau soal TVRI, Rp 800 miliar, dana sebesar itu kalau digunakan perusahaan swasta bisa menghasilkan laba Rp 200 sampai R p300 miliar," ujar Poempida di Jakarta, Sabtu (6/9/2014).

Poempida menilai TVRI tidak berhasil mengalokasikan dana yang tersisa untuk melakukan terobosan baru. TVRI belum menunjukkan konten acara unggulan yang siap bersaing. Sementara, stasiun televisi swasta semakin banyak bermunculan dan sukses menawarkan tayangan-tayangan menarik.

Hal serupa juga disampaikan oleh mantan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi (PWI-R), aktivis, dan penggiat ekonomi kreatif, Iwan Piliang. Iwan menyayangkan konten TVRI yang semakin lama semakin berkurang dalam hal kualitas. Terlepas dari masalah yang tengah membelit TVRI, Iwan juga merasa stasiun televisi tersebut tidak lagi mampu bersaing dengan televisi swasta.

Iwan mengungkapkan,  tidak hanya TVRI, pemerintah secara umum abai pada tenaga-tenaga kreatif yang sebenarnya berpotensi menjaga nama besar TVRI dan menjadi aset bangsa ini. Salah satu tokoh yang terabaikan, misalnya Drs. Suyadi atau lebih dikenal dengan nama Pak Raden.

"2014, mana kontennya TVRI? Sama sekai tidak content oriented," ujar Iwan.

Setelah lama tidak bergaung, nama TVRI kembali mengemuka. Namun, bukan karena konten acaranya yang edukatif dan menghibur, namun karena masalah keuangan dan manajemen stasiun televisi tersebut.

Hal ini menjadi pembahasan dalam acara bincang-bincang bertajuk "Indonesia Menjawab Tantangan Masa Depan" yang diadakan di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (6/9/2014). Diskusi memanas ketika seorang anggota diskusi mengeluh pada panelis mengenai minimnya dana yang dimiliki TVRI.

Baik Poempida maupun Iwan sepakat, bukan dana yang harus diutamakan terlebih dahulu, melainkan kontennya.

Ribut-ribut mengenai TVRI bermula ketika keputusan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI memecat hampir semua direksi stasiun televisi tersebut. Pemecatan ini dilakukan setelah Dewas melakukan evaluasi kinerja direksi terkait kecaman publik atas penayangan Konvensi Capres Partai Demokrat. Penayangan tersebut dianggap menyalahi independensi TVRI.

Tidak terima, direksi mengadu ke Komisi I DPR, dan DPR memutuskan membuat Panitia Kerja (Panja) TVRI untuk mengusut masalah tersebut. Karena masih berstatus diusut, maka Dewas harus membatalkan keputusan pemecatan. Sayangnya, pemecatan sudah terlanjur dilakukan dan Komisi I DPR mengambil langkah pemblokiran anggaran TVRI. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com