Pembatasan BBM Bersubsidi akan Diterapkan Lagi tapi...

Namun, penerapan kembali pembatasan pasokan BBM bersubsidi itu harus mengantisipasi kondisi masyarakat, jangan sampai terulang panic buying seperti pada penerapan yang gagal pada Agustus 2014.

Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan pembatasan pasokan BBM bersubsidi tak boleh mengganggu kestabilan sosial dan politik dalam negeri.

"Artinya Pertamina tetap harus menyalurkan BBM-nya secara terukur dan terkendali. Tidak boleh ada penyaluran BBM yang digunakan untuk tujuan spekulasi,"  ujar Chairul, Senin.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembatasan pasokan BBM bersubsidi dilakukan agar kuota 46 juta liter bahan bakar tersebut mencukupi hingga akhir 2014.

Rapat koordinasi yang dimulai pada Senin petang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pertamina, dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.

Upaya pembatasan pasokan BBM bersubsidi yang diatur lewat Surat Edaran BPH Migas Nomor 937/07/Ka BPH/2014 tertanggal 24 Juli 2014 tak bisa berjalan sesuai rencana.

Semula, surat edaran itu mengatur pembatasan BBM bersubsidi mulai berlaku pada 1 Agustus 2014. Rinciannya, seluruh SPBU di Jakarta Pusat tidak lagi menjual solar bersubsidi. Kemudian pada 4 Agustus 2014, waktu penjualan solar bersubsidi di seluruh SPBU di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali, dibatasi dimulai pukul 08.00 sampai pukul 18.00 untuk cluster tertentu.

Tidak hanya solar di sektor transportasi, mulai 4 Agustus 2014, alokasi solar bersubsidi untuk Lembaga Penyalur Nelayan juga akan dipotong sebesar 20 persen dan penyalurannya mengutamakan kapal nelayan di bawah ukuran 30 gross ton. 

Lalu mulai 6 Agustus 2014, seluruh SPBU yang berlokasi di jalan tol tidak lagi menjual premium bersubsidi, tetapi hanya menjual pertamax series.

Panic buying

Vice Presiden Fuel Retail Marketing Pertamina Muhamad Iskandar menjelaskan, alasan dihentikannya pembatasan kuota BBM bersubsidi dan pengkajian ulang berbagai langkah pembatasan adalah karena saat diterapkan justru terjadi panic buying.

Saat ini, kata Iskandar, Pertamina mengevaluasi kembali langkah-langkah pembatasan tersebut. Menurut dia, dengan adanya pengkajian kembali ini bukan berarti surat edaran BPH Migas tersebut tidak berlaku.

Iskandar mengatakan surat tersebut tidak dicabut, tetapi hanya diminta untuk dievaluasi hasilnya dari sisi penurunan kuota. Dia mengatakan pembatasan yang sempat diterapkan selama beberapa waktu itu tak berdampak terlalu besar terhadap konsumsi BBM bersubsidi.

"Tidak sampai 1 juta (kiloliter penurunannya). Kecil, masih belum," terang Iskandar. Mengenai langkah selanjutnya yang akan diambil Pertamina, dia menyatakan masih harus menunggu hasil rapat evaluasi internal terkait pembatasan kuota itu.

Berdasarkan perhitungan Pertamina, bila tak ada pembatasan pasokan maka subsidi untuk kuota 46 juta kiloliter BBM bersubsidi dalam APBN-P 2014 bakal jebol sebelum akhir tahun.

Dengan tingkat konsumsi tanpa pembatasan BBM bersubsidi, diperkirakan ada kekurangan pasokan antara 1,3 juta kiloliter hingga 1,5 juta kiloliter BBM bersubsidi hingga akhir 2014.

(Margareta Engge Kharismawati/Uji Agung Santosa)