Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Bisa Contoh Naiknya Tarif Listrik

Kompas.com - 10/09/2014, 13:42 WIB
Tabita Diela

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Cara yang dipakai PLN menaikkan tarif dasar listrik seharusnya diterapkan untuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Seperti kenaikan listik, hampir tidak ada yang demo. Rentang tiga sampai empat bulan itu ideal. Dampak inflasinya pun bisa menyebar," ujar Deputi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Sasmito Hadi Wibowo, Rabu (10/9/2014).

Menurut Sasmito, pemerintah sebaiknya menaikkan harga BBM secara bertahap. Namun, pemerintah juga perlu memberitakan waktu kenaikan berjenjang dan besaran kenaikan. Dengan mengetahui adanya kenaikan dengan pasti, masyarakat dan pengusaha bisa mengantisipasi kenaikan tersebut. Mereka bisa merancang strategi agar kenaikan harga tidak berimbas terlalu keras.

Sasmito tidak menampik bahwa sudah ada berbagai pendapat yang beredar di masyarakat mengenai rencana pemerintan baru menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebagian memilih peningkatan harga mencapai Rp 3.000 secara langsung, sementara sebagian lain lebih memilih kenaikannya bertahap.

Dia sendiri setuju dengan peningkatan secara bertahap. Namun, menurutnya, yang terpenting adalah adanya ruang bagi masayrakat untuk mengantisipasi. "Konsumen bisa menyesuaikan konsumsi. Kalau pengusaha, bisa menyesuaikan struktur usahanya," imbuh Sasmito.

Sementara itu, jika BBM langsung naik sampai Rp 3.000, menurut Sasmito, dampaknya akan mencapai satu tahun. Inflasi tertinggi memang akan terjadi pada bulan kenaikan. Namun, efek akan terus terjadi selama satu tahun, meski besaran efeknya akan terus mengecil. Dia juga menakankan, kenaikan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Earn Smart
Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Whats New
Ditanya Bakal Jadi Menteri Lagi, Zulhas: Terserah Presiden

Ditanya Bakal Jadi Menteri Lagi, Zulhas: Terserah Presiden

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Tak Langsung Kerek Suku Bunga Kredit

Ekonom: Kenaikan BI Rate Tak Langsung Kerek Suku Bunga Kredit

Whats New
Sepakati Kerja Sama Kementan-Polri, Kapolri Listyo: Kami Dukung Penuh Swasembada

Sepakati Kerja Sama Kementan-Polri, Kapolri Listyo: Kami Dukung Penuh Swasembada

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com