Kompas.com - 11/09/2014, 11:11 WIB
Resepsionis di Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Wisma Mulia, Jakarta, Rabu (14/8/2013). KOMPAS / HERU SRI KUMOROResepsionis di Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Wisma Mulia, Jakarta, Rabu (14/8/2013).
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com  –
Kasus korupsi dan praktik mafia migas yang merugikan negara membuat banyak pihak meyoroti kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, Kamis (11/9/2014), meminta pemerintah Jokowi-JK untuk membubarkan SKK Migas. SKK Migas tidak memiliki entitas lembaga yang kuat dan mengikat sesuai aturan.

Menurutnya dengan dibubarkannya BP Migas, kemudian diganti dengan SKK Migas itu sama saja. Pasalnya, membubarkan SKK Migas hanyalah salah satu cara, minat yang sebenarnya adalah  membongkar UU No 22 tahun 2001 agar bersikap sesuai dengan konstitusi.

Akan tetapi, lanjutnya, jika nantinya SKK Migas dibubarkan, dirinya menggagas agar fungsi dari SKK Migas tidak dikembalikan ke Pertamina melainkan dengan cara membuat perusahaan BUMN terbaru.

"Kita tiru Tiongkok yang memiliki tiga perusahaan yang mengelola minyak negara. Jadi saya mengagas kita buat saja perusahaan minyak baru tapi khusus dibidang investasi dan ekspor impor," kata Ichsanuddin kepada wartawan.

Menurutnya, BUMN investasi di sektor migas termasuk ekspor impor yang tentunya bisa menjual minyak secara langsung.

"Tanpa melalui pihak ketiga dan bersifat terbuka jadi setiap tahunnya dibuat buku laporan secara terbuka," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dalam upaya menihilkan para mafia migas maka merupakan langkah yang kurang tepat bila fungsi SKK Migas dialihkan ke Pertamina mengingat di tubuh Pertamina sendiri dikhawatirkan terdapat jaringan-jaringan para mafia.

"Demi menutup celah para mafia migas maka saya tidak mau jika fungsinya dikembalikan ke Pertamina. Saya pikir kalian (wartawan) tahu alasannya kenapa saya tidak mau ke Pertamina," katanya.

Ichsanuddin menyebutkan, dengan dibubarkannya BP Migas kemudian diganti dengan SKK Migas itu sama saja. Pasalnya, minat membubarkan SKK Migas hanyalah salah satu cara, minat yang sebenarnya terjadi adalah minat membongkar UU No 22 tahun 2001 agar bersikap sesuai dengan konstitusi.

"SKK migas itu melanggar konstitusi dan tidak memiliki dasar UU nya," ucapnya.

Ia menjelaskan, model yang seharusnya bergulir adalah Goverment to Goverment (G to G) dan Basement to Basement (B to B), jadi kalau terjadi apa-apa dalam transaksi bisnis maka negara tidak dirugikan, seperti itu seharusnya modelnya.

"Model UU pertambangan yang lama dengan Pertamina itu kan modelnya B to B dan sudah benar, bukan G to B seperti UU Migas yang kerap merugikan negara," jelasnya. (Wahyu Aji)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

India Larang Ekspor Gandum, Ekonom : Bisa Bikin Harga Daging dan Telur Naik

India Larang Ekspor Gandum, Ekonom : Bisa Bikin Harga Daging dan Telur Naik

Whats New
Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Simak Minimarket hingga Supermarket yang Gelar Promo

Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Simak Minimarket hingga Supermarket yang Gelar Promo

Spend Smart
RI Jadi Magnet Kripto Baru, 15 Negara Rembuk di Bali

RI Jadi Magnet Kripto Baru, 15 Negara Rembuk di Bali

Whats New
Sisa 45 Hari, Harta yang Diungkap dalam PPS Tembus 86,55 Triliun

Sisa 45 Hari, Harta yang Diungkap dalam PPS Tembus 86,55 Triliun

Whats New
Nilai Limit di Bawah Rp 300 Juta, Simak Daftar Lelang Rumah di Bandung

Nilai Limit di Bawah Rp 300 Juta, Simak Daftar Lelang Rumah di Bandung

Whats New
Jenis Tabungan, Jumlah Setoran Awal BRI, serta Biaya-biaya Lainnya

Jenis Tabungan, Jumlah Setoran Awal BRI, serta Biaya-biaya Lainnya

Whats New
Penuhi Pasokan Dalam Negeri, India Larang Ekspor Gandum

Penuhi Pasokan Dalam Negeri, India Larang Ekspor Gandum

Whats New
Kilang Balikpapan yang Kebakaran Masih Diperbaiki, Pertamina Pastikan Suplai BBM Tidak Terganggu

Kilang Balikpapan yang Kebakaran Masih Diperbaiki, Pertamina Pastikan Suplai BBM Tidak Terganggu

Whats New
Digugat Rp 322 Miliar gara-gara Tabungan Emas, PT Pegadaian Buka Suara

Digugat Rp 322 Miliar gara-gara Tabungan Emas, PT Pegadaian Buka Suara

Whats New
Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas

Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas

Whats New
Cara Membuat Sertifikat Tanah, Beserta Syarat dan Biayanya

Cara Membuat Sertifikat Tanah, Beserta Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Long Weekend, KAI Catat 67.000 Penumpang Berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen

Long Weekend, KAI Catat 67.000 Penumpang Berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen

Whats New
Cek Besaran Biaya dan Limit Transfer Bank DKI di ATM

Cek Besaran Biaya dan Limit Transfer Bank DKI di ATM

Spend Smart
Awal Pekan, Harga Emas Antam Bertahan di Rp 967.000 per Gram

Awal Pekan, Harga Emas Antam Bertahan di Rp 967.000 per Gram

Whats New
Sambut Era Society 5.0, Berikut Peran dan Manfaat Digital Manufacturing bagi Bisnis

Sambut Era Society 5.0, Berikut Peran dan Manfaat Digital Manufacturing bagi Bisnis

BrandzView
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.