Menperin Usul Mobil Dinas Kabinet Jokowi-JK Pakai LCGC

Kompas.com - 12/09/2014, 12:38 WIB
MS Hidayat KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIMS Hidayat
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan mobil-mobil Mercedes Benz sebagai kendaraan dinas kabinet pemerintahan baru dibatalkan. Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat malah mengusulkan agar kabinet pimpinan pasangan presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menggunakan mobil murah ramah lingkungan alias low cost green car (LCGC).

Hidayat mengaku sangat mendukung apabila Jokowi-JK dan para menterinya menggunakan mobil dinas yang diproduksi di dalam negeri. Saat ini, kata dia, cukup banyak mobil yang telah dirakit di Indonesia, termasuk pula diantaranya mobil mewah.

"Mobil yang dibuat di dalam negeri itu mulai dari Kijang, Avanza, Innova, BMW sampai Mercedes, silakan dipilih. Assembling (perakitan)-nya di Indonesia. Itu yang mesti diutamakan," kata Hidayat di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (12/9/2014).

Lebih lanjut, Hidayat mengungkapkan mobil-mobil dinas yang digunakan para menteri kabinet Indonesia Bersatu II saat ini berupa Toyota Crown dan Camry. Kedua jenis mobil tersebut tidak dirakit di Indonesia, sehingga harus diimpor.

Menurut Hidayat, ada baiknya apabila mobil dinas yang digunakan oleh pejabat negara mengutamakan mobil produksi dalam negeri maupun mobil yang dirakit di Tanah Air. Ia merujuk kepada mobil jenis kecil yang dilihatnya digunakan oleh Perdana Menteri India.

"Dulu saya pernah ikut rombongan Presiden ke India. Pada waktu ada pertemuan bilateral, saya lihat perdana menteri India pakai mobil kecil atau lokal. Mungkin (kabinet Jokowi-JK) boleh juga pakai LCGC," ujar Hidayat.
baca juga: CT: Mercy Kabinet Jokowi Harganya Paling Murah dan Buatan Dalam Negeri



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

Whats New
Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Whats New
Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X