Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

“Subsidi BBM Salah Sasaran Tak Cuma di Indonesia...”

Kompas.com - 12/09/2014, 19:38 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Tak hanya di Indonesia, subsidi bahan bakar minyak (BBM) salah sasaran.

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, A Tony Prasetiantono menuturkan, kondisi serupa juga terjadi di negara-negara lain yang masih memberikan subsidi BBM kepada rakyatnya.

“Jadi memang salah sasaran tidak hanya di Indonesia. Tapi di seluruh negara yang memberikan subsidi, Mesir, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, UES, Arab Saudi, itu semua salah sasaran,” kata dia ditemui usai East Asia Policy Dialogue: Indonesia in Trade Agreements, di Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Tony memaparkan, studi International Monetary Fund (IMF) mencatat sebanyak 61 persen subsidi BBM di negara-negara yang menerapkan subsidi, jatuh kepada 20 persen orang terkaya di negara tersebut. Sementara itu, sebanyak 19 persen subsidi BBM jatuh pada kelompok kelas menengah.

“Jadi, kalau dijumlah, kelompok menengah dan atas itu menikmati 80 persen subsidi BBM,” ujar dia.

Tony lebih lanjut menjelaskan, hal tersebut terjadi lantaran kelas menengah dan atas lebih banyak mengkonsumsi BBM. “Mereka punya mobil besar, tangkinya 50 liter. Sementara rakyat miskin itu dapatnya Cuma 3 persen, karena (tangki) motornya kecil, dua-tiga liter sudah penuh,” imbuh Tony.

Padahal, diakui Tony, subsidi BBM ini membuat pelaku pasar tidak memiliki sentimen positif terhadap fiskal Indonesia.

Terkait dengan rencana Gubernur The Federal Reserve untuk mengerek suku bunga atau Fed Rate, Tony menegaskan pemerintah perlu melakukan perbaikan fiskal. Lebih Pemerintahan mendatang diharapkan tidak mengalokasikan anggaran terlalu besar untuk subsidi BBM, seperti saat ini. Selain tidak sehat bagi APBN, subsidi BBM yang terlalu besar membuat pelaku ekonomi tidak “confidence” terhadap Indonesia.

“Jadi, paradigmanya bukan ‘Memberi subsidi banyak supaya rakyatnya senang’. Yang benar adalah bagaimana kita memperbaiki struktur kita. Karena struktur kita itu akan dinilai oleh para pelaku ekonomi, pelaku ekonomi domestik dan global itu akan melihat itu. Kalau APBN-nya tidak reliable, apalagi salah sasaran, pelaku pasar tidak percaya,” lanjut Tony.

Dia mengusulkan, ada pengurangan subsidi BBM secara gradual. Pada tahap awal pemerintahan Jokowi, harga BBM bersubsidi bisa dinaikkan Rp 2.000 per liter. “Alasannya, kalau naikkan Rp 5.00, Rp 1.000, dengan menaikkan Rp 2.000, orang marahnya sama saja. Paling puncak, harapan saya, orang naik mobil itu tidak dapat subsidi. Naik motor boleh (dapat),” tukas Tony.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com