"Menurut saya tidak masalah tidak ada wakil menteri, yang penting dapat memilih menteri yang mengerti masalah dan dapat menyelesaikan masalah," ujar Aviliani kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Terkait masalah koordinasi, Aviliani berpandangan bahwa dengan pemilihan menteri yang tepat, maka masalah koordinasi di kementerian bisa berjalan baik.
Sementara itu, mengenai mekanisme kerja dan koordinasi antar kementerian, peran Menteri Koordinator haruslah maksimal.
Sebelumnya, Jokowi-JK mengumumkan draf kabinetnya yang tetap memakai 34 kementerian seperti Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II). Adapun posisi wakil menteri dihapus, kecuali di kementrian luar negeri.
Saat ini, di KIB II yang mempunyai wakil menteri mayoritas kementrian ekonomi, seperti menteri perdagangan, menteri pertanian, menteri perhubungan, menteri ESDM, bahkan menteri keuangan mempunyai dua wakil menteri.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.