Apa Beda Kementerian Infrastruktur Jokowi dengan Kementerian PU SBY?

Kompas.com - 17/09/2014, 22:23 WIB
Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) memberikan keterangan pada wartawan terkait postur kabinetnya mendatang, di Rumah Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Senin (15/9/2014). Rencananya, kabinet Jokowi-JK akan diperkuat 34 kementerian yang terdiri dari 18 orang profesional non-partai politik dan 16 orang dari partai politik. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAPresiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) memberikan keterangan pada wartawan terkait postur kabinetnya mendatang, di Rumah Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Senin (15/9/2014). Rencananya, kabinet Jokowi-JK akan diperkuat 34 kementerian yang terdiri dari 18 orang profesional non-partai politik dan 16 orang dari partai politik.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden dan wakil presiden terpilih Joko "Jokowi" Widodo-Jusuf Kalla sudah memberikan gambaran struktur kabinetnya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya Kementerian Infrastruktur.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit berpendapat Kementerian Infrastruktur akan memiliki fungsi yang berbeda dari Kementerian Pekerjaan Umum saat ini.

"Saya kira memang akan ada cara kerja yang beda dari pemerintah yang akan datang, pemerintah yang akan datang akan fokus untuk delivery," ujar Danang setelah menghadiri konferensi pers mengenai infrastruktur di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Lebih lanjut kata dia, Kementerian Infrastruktur bisa jadi meniru konsep kementerian serupa di Jepang. Pasalnya, kementerian Jepang itu tidak hanya menjadikan pembangunan infrastruktur berdiri sendiri tetapi juga diberikan keleluasaan mengurusi pembebasan tanah dan transportasi.

Penggabungan fungsi tersebut menurut Danang akan sangat bermanfaat agar koordinasi tiga sektor itu akan jauh lebih baik. "Penyelenggaraan sarana transportasinya sudah satu kementerian, ini kan menghindarkan persoalan konflik. Infrastruktur sendiri, transportasi sendiri, jalan dan pelabuhan tidak nyambung," kata dia.

Atas dasar itu, dia menilai, Kementerian Infrastruktur membawa spirit penyelesaian masalah yang akut antar kementerian yaitu koordinasi.  Menurut Danang, koordinasi di negeri Indonesia menjadi sesuatu yang mahal.

baca juga: Pengusaha: Kami Ingin Kabinet Jokowi Diisi Manusia yang Bisa Kerja...



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X