Kompas.com - 24/09/2014, 13:22 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara Martiono Hadianto mengatakan, pemerintah terlalu mudah memberikan izin usaha pertambangan, namun lupa menjalankan kewajibannya, yaitu mengawasi.

Saat ini, ada sekitar 10.680 izin usaha pertambangan yang dikeluarkan. Setahun belakangan rupanya pemerintah mencoba menertibkan dengan istilah Clean and Clean (CnC).

"Karena ternyata izin yang diberikan itu banyak yang tumpang tindih, perusahaan enggak jelas. Akhirnya dari 10.680 izin, yang sudah dapat CnC ternyata baru 4.000an," kata dia dalam peluncuran buku Nasionalisme Migas, Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Martiono mempertanyakan kewajiban pemerintah soal monitoring dan pengawasan. Pasalnya, konsekuensi dari menerbitkan izin usaha tersebut, harusnya pemerintah tidak lepas kewajiban monitoring.

"Pertanyaan besarnya adalah bagaimana pemerintah memonitor persyaratan yang ditetapkan itu dilaksanakan tidak?" sebut dia.

Menurut dia, dengan 10.680 izin usaha pertambangan yang dikeluarkan, setidaknya dibutuhkan 2.000 pengawas tambang. "Pemerintah punya enggak segitu banyak pengawas tambang? Saya pikir saat ini belum punya," lanjut Martiono.

Tidak adanya pengawasan di sektor pertambangan ini, praktis menyebabkan dampak negatif. Seperti, tidak sinkronnya antara data ekspor Indonesia dengan data impor China dan India, misalnya untuk komoditas nikel, batubara, dan bauksit.

"Terus terang saya enggak punya data tapi suaranya (beritanya) kenceng sekali," lanjut dia.

Hal tersebut disebabkan karena pemerintah lupa mengawasi izin-izin usaha tambang yang dikeluarkan. Padahal, kata dia, tidak semua penerima izin tersebut adalah pelaku pertambangan, dan banyak diantaranya hanya trader.

"Setiap memberikan izin, pemerintah itu punya kewajiban memonitor dan mengawasi. Kalau tidak bisa dilakukan, timbul kesempatan yang tidak terkendali," tukas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Rilis
Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Whats New
Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Whats New
KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

Whats New
Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Whats New
Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Whats New
Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Whats New
Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Rilis
BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

Whats New
Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Whats New
Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Rilis
Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Rilis
Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Whats New
Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.