Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menaikkan Harga BBM Bersubsidi, Jokowi Tak Perlu Izin DPR?

Kompas.com - 29/09/2014, 09:08 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah baru benar-benar diberikan fleksibilitas oleh parlemen. Selain volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tidak dikunci di 47 juta kiloliter, pemerintah baru juga tidak harus menghadap parlemen terlebih dahulu sebelum memutuskan kenaikan harga.

"Tidak (perlu izin DPR). Tapi, dampak dari kenaikan harga itu kan ada perubahan postur. Nah, dia (pemerintah) harus kembali ke kita," ungkap anggota Komisi VII DPR RI, Satya Wira Yudha, di Jakarta, Minggu (28/9/2014).

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu menuturkan, perubahan harga yang dilakukan dalam kondisi asumsi makro sama, yakni harga Indoensia Crude Price (ICP) 105 dollar AS per barel, dan kurs Rp 11.900 per dollar AS, menjadi hak pemerintah sepenuhnya.

Namun, perubahan harga yang disebabkan adanya perubahan asumsi makro, ICP dan kurs, harus dengan kesepakatan DPR. Bisa juga, sambung dia, BBM bersubsidi dinaikkan pada saat yang bersamaan dengan naiknya harga ICP. Sehingga, kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan hanya untuk mengerem kenaikan harga minyak.

"Tapi di aturan UU MD3, begitu ICP berubah, ya harus APBNP. Jadi, yang harus diperhatikan pemerintah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi, dampak dari kenaikannya itu harus mendapatkan persetujuan kita. Itu bedanya. Kalau dulu mau naik saja, dia harus minta izin kita. Kalau sekarang mereka tidak perlu izin ke kita, tapi dampaknya harus ke kita," kata Satya.

Volume BBM bersubsidi
Dia mengatakan, dalam Panja A pada saat pembahasan asumsi makro dan belanja pusat, dibahas pula mengenai kebijakan-kebijakan apa yang diambil dalam rangka menjaga volume BBM bersubsidi agar tidak berubah. Termasuk di dalamnya diantaranya, konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG), penghematan, pengendalian dan upaya efisiensi lainnya.

"Kalau misal mereka kebijakannya seperti itu, kita lantas tidak mengontrol, berarti kan lepas," katanya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Satya dalam rapat Banggar semalam meminta keputusan di Panja A harus in line (selaras) dengan Tim Perumus Undang-undang APBN 2015. "Bahwa di Panja A kebijakannya jelas. Maka, pengontrolannya harus ada di dalam pasal, di mana volumenya kalau berlebihan harus mendapatkan persetujuan dari Komisi VII DPR RI," tegas dia.

Artinya, dia menambahkan, volume 47 juta kiloliter yang disekapati dalam Panja A tetap menjadi patokan. "Kalau bergerak dari itu, harus mendapatkan persetujuan DPR," sambung Satya.

Satya bilang, penambahan volume BBM bersubsidi akan menyebabkan kenaikan belanja subsidi. Jika kenaikan belanja subsidi tersebut menyebabkan defisit APBN mencapai ambang batas 3 persen, maka perlu dilakukan APBN Perubahan 2015.

"Tapi kalau belanja subsidinya nambah, tapi tidak membuat deifisitnya mencapai 3 persen, dia (pemerintah) ke Komisi VII saja sama kita. Karena Komisi VII berhak untuk melihat, apakah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah tadi dijalankan atau tidak. Karena kalau tidak diawasi Komisi VII, dia naikkan volume tapi tidak menjalankan kebijakan, lha yang menilai siapa?" kata Satya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Chatib Basri dimintai komentar soal volume BBM bersubsidi yang tidak dikunci di angka 47 juta kiloliter, hanya menjawab singkat, "Alhamdulillah (tidak dikunci)," katanya Chatib.


baca juga: Fraksi Demokrat Usulkan Subsidi BBM dengan Pola "Fixed"

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KCJB Sudah 84 Persen, Menhub: Pak Luhut, Pak Erick, dan Saya Ditugaskan Presiden Mengawal Proyek Ini

KCJB Sudah 84 Persen, Menhub: Pak Luhut, Pak Erick, dan Saya Ditugaskan Presiden Mengawal Proyek Ini

Whats New
Sidak Bandara Juanda, Kemenaker Cegah Keberangkatan 87 Calon Pekerja Migran Ilegal

Sidak Bandara Juanda, Kemenaker Cegah Keberangkatan 87 Calon Pekerja Migran Ilegal

Whats New
Terbaru UMR Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan 2023

Terbaru UMR Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan 2023

Work Smart
Gaji UMR Brebes 2023 dan 34 Daerah Lain se-Jateng

Gaji UMR Brebes 2023 dan 34 Daerah Lain se-Jateng

Work Smart
Cara Mendapatkan Diskon Tiket Kereta Api Dosen dan Alumni UGM

Cara Mendapatkan Diskon Tiket Kereta Api Dosen dan Alumni UGM

Spend Smart
Sering Dikira Merek Asing, Siapa Pemilik Holland Bakery Sebenarnya?

Sering Dikira Merek Asing, Siapa Pemilik Holland Bakery Sebenarnya?

Whats New
Promo Akhir Pekan Indomaret, Ada Diskon Minyak Goreng hingga Beras

Promo Akhir Pekan Indomaret, Ada Diskon Minyak Goreng hingga Beras

Spend Smart
Belum Validasi NIK Jadi NPWP, Apakah Tetap Bisa Lapor SPT Tahunan?

Belum Validasi NIK Jadi NPWP, Apakah Tetap Bisa Lapor SPT Tahunan?

Whats New
Kereta Api Panoramic Kembali Beroperasi Februari 2023, Ini Harga Tiketnya

Kereta Api Panoramic Kembali Beroperasi Februari 2023, Ini Harga Tiketnya

Whats New
Biaya Haji RI Vs Malaysia, Lebih Mahal Mana?

Biaya Haji RI Vs Malaysia, Lebih Mahal Mana?

Spend Smart
10 Perusahaan Teknologi Ini Lakukan PHK pada Januari 2023, Ada Google hingga Microsoft

10 Perusahaan Teknologi Ini Lakukan PHK pada Januari 2023, Ada Google hingga Microsoft

Whats New
Daftar 10 Orang Terkaya Indonesia Pekan Ini, Kekayaan Low Tuck Kwong Turun Rp 31,46 Triliun

Daftar 10 Orang Terkaya Indonesia Pekan Ini, Kekayaan Low Tuck Kwong Turun Rp 31,46 Triliun

Whats New
[POPULER MONEY] Penjelasan Tokopedia soal Pembatalan Voucher Rp 100.000 | KAI soal Tiket Kereta Mahal

[POPULER MONEY] Penjelasan Tokopedia soal Pembatalan Voucher Rp 100.000 | KAI soal Tiket Kereta Mahal

Whats New
Aktivasi BNI Mobile Banking Gagal Terus? Ini Solusinya

Aktivasi BNI Mobile Banking Gagal Terus? Ini Solusinya

Spend Smart
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+