Kompas.com - 30/09/2014, 08:48 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji disahkan menjadi Undang-Undang Pengelolaan Haji, pada Senin (29/9/2014) malam, dalam rapat Paripurna, di Jakarta.

Sebelum palu diketuk, pimpinan Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziah menuturkan, Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji itu memuat sejumlah materi pokok.

Pertama, keuangan haji yang dimaksud dalam UU ini adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait penyelenggaraan ibadah haji, serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji, maupun sumber lain yang tidak mengikat.

Kedua, terobosan yang dilakukan dalam RUU ini terkait pembuatan virtual account bagi jamaah haji sehingga bisa memonitor nilai manfaat masing-masing secara berkala. Meski demikian, saldo Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan BPIH Khusus tidak dapat diambil kecuali jamaah haji membatalkan kursinya.

Ida lebih lanjut menuturkan, materi pokok ketiga yang ada dalam RUU ini adalah pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Materi pokok keempat, investasi yang bisa dilakukan antara lain bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, dan investasi langsung.

Kelima, lanjut Ida, karena BPKH mengelola dana masyarakat maka perlu komitmen tinggi. Sehingga ada tanggungjawab renteng antara badan pelaksana dan Dewan Pengawas terhadap kerugian yang diakibatkan salah kelola.

"Keenam, pengawasan BPKH dilakukan internal oleh Dewan Pengawas, dan eksternal oleh DPR berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan," imbuh Ida.

Terakhir, adanya pengintegrasian Dana Abadi Umat yang sebelumnya diatur dalam UU No.13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Ida menjelaskan, RUU Pengelolaan Keuangan Haji ini merupakan inisiatif dari pemerintah, berdasarkan surat dari Presiden dengan No. Ro3/PRES/1/2014, tertanggal 13 Januari 2014, hal RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan telah dibahas dengan kKmisi VIII.

"RUU ini telah disetujui oleh semua fraksi untuk dapat dibahas dalam rapat paripurna hari ini," kata dia.

Setelah dipaparkan RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji oleh Ida, pimpinan sidang Mohamad Sohibul Iman bertanya kepada anggota dewan yang hadir, "Apakah bisa disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang?"

Anggota dewan yang hadir dalam rapat Paripurna pun menjawab serempak, "Setuju..,".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDRB Sektor Pertanian Sumedang Capai 18 Persen, Bupati Dony: Terima Kasih Kementan

PDRB Sektor Pertanian Sumedang Capai 18 Persen, Bupati Dony: Terima Kasih Kementan

Rilis
Catat, Besok Ada Perbaikan di Tol Padaleunyi, Ini Jadwal dan Lokasinya

Catat, Besok Ada Perbaikan di Tol Padaleunyi, Ini Jadwal dan Lokasinya

Whats New
OJK Cabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Asuransi PT Sarana Lindung Upaya

OJK Cabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Asuransi PT Sarana Lindung Upaya

Whats New
Wahyoo dan Livin’ by Mandiri Gelar Kompetisi Kuliner untuk UMKM

Wahyoo dan Livin’ by Mandiri Gelar Kompetisi Kuliner untuk UMKM

Rilis
Daftar Harga Listrik Per kWh 2022 untuk Golongan Tarif Non-subsidi

Daftar Harga Listrik Per kWh 2022 untuk Golongan Tarif Non-subsidi

Spend Smart
Sama-sama Beri Utang ke Negara, Apa Beda IMF dan Bank Dunia?

Sama-sama Beri Utang ke Negara, Apa Beda IMF dan Bank Dunia?

Whats New
Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Bagaimana Realisasinya?

Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Bagaimana Realisasinya?

Whats New
Viral Isu Pencairan Kredit Tanpa Jaminan ke Pengusaha Tambang, BNI Buka Suara

Viral Isu Pencairan Kredit Tanpa Jaminan ke Pengusaha Tambang, BNI Buka Suara

Whats New
Luhut Perpanjang Sosialisasi Beli Minyak Goreng Pakai Aplikasi

Luhut Perpanjang Sosialisasi Beli Minyak Goreng Pakai Aplikasi

Whats New
Fakta Singapura, Surga Bagi WNI Sembunyikan Hartanya di Luar Negeri

Fakta Singapura, Surga Bagi WNI Sembunyikan Hartanya di Luar Negeri

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Terkena Sanksi BI Checking, Apa Akibatnya?

Terkena Sanksi BI Checking, Apa Akibatnya?

Whats New
Ratusan Jemaah Batal Berangkat Haji Furoda, Apa Uangnya Bisa Kembali?

Ratusan Jemaah Batal Berangkat Haji Furoda, Apa Uangnya Bisa Kembali?

Spend Smart
Targetkan Swasembada Gula Konsumsi di 2025, Ini Strategi BUMN

Targetkan Swasembada Gula Konsumsi di 2025, Ini Strategi BUMN

Whats New
Antisipasi Gagal Panen, Petani di Bengkulu Disarankan Ikut Program AUTP

Antisipasi Gagal Panen, Petani di Bengkulu Disarankan Ikut Program AUTP

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.