Koalisi Jokowi Andalkan Lobi Politik untuk Naikkan Harga BBM Bersubsidi

Kompas.com - 30/09/2014, 20:47 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com - Minimnya dukungan politik di parlemen, nampaknya tak menyurutkan niat Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, untuk mengambil kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Anggota tim transisi Jokowi-JK, Arif Budimanta memandang, sedikitnya dukungan partai pemerintah pemenang Pilpres 2014, bukanlah suatu hambatan. "Tidak hambatan. Sepanjang komunikasi politiknya baik. Saya rasa ada kesepakatan dan kesepahaman," kata dia di Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Sebagai informasi, kursi koalisi PDI Perjuangan tercatat tak melampaui kubu Gerindra. PDI Perjuangan ditopang tiga partai lain yakni Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa hanya memperoleh 207 dari 560 kursi (34 persen). Meski kondisi ini cukup riskan, namun Arif optimistis, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, berikut kompensasinya tidak bakal dihambat Koalisi Merah Putih.

"Saya rasa enggak. Kami justru ingin mempercepat proses kesejahteran rakyat. Dan kita yakin proses pengalihan (subsidi) itu ke depan dilakukan dengan sebuah kalkulasi dan mitigasi yang presisi," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Adapun mitigasi yang dimaksud, lanjut dia, misalnya terkait dengan pengendalian inflasi, penjagaan daya beli masyarakat, serta realokasi anggaran subsidi BBM. Dengan begitu, kenaikan harga BBM diyakini tidak akan mengganggu daya beli masyarakat.

Di sisi lain, Arif memastikan, mitigasi yang dilakukan harus tetap dapat menjaga momentum agar pertumbuhan ekonomi mencapai target APBN 2015 sebesar 5,8 persen. Dalam APBN 2015 yang disahkan, kebijakan kenaikan harga BBM menjadi kewenangan pemerintah, dalam hal ini Presiden. Namun, dampak dari kenaikan harga tersebut, seperti adanya realokasi anggaran subsidi atau pun kompensasinya, harus melalui persetujuan parlemen.

Melihat minimnya kursi koalisi Jokowi, Arif membenarkan ketika ditanya bakal melakukan lobi-lobi politik. "Iya pasti akan kita lakukan. Lobi-lobi politik akan kita lakukan," tegas anggota Komisi XI DPR RI itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Pajak Kita Naik Bukan Datang Tiba-tiba dari Batu, Itu Kinerja UMKM

Luhut: Pajak Kita Naik Bukan Datang Tiba-tiba dari Batu, Itu Kinerja UMKM

Whats New
Sandiaga Bidik Nilai Investasi Pariwisata Tembus 8 Miliar Dollar AS

Sandiaga Bidik Nilai Investasi Pariwisata Tembus 8 Miliar Dollar AS

Whats New
Aset Kripto Bakal Diawasi OJK dan BI, Indodax: Kami Berharap Cepat Diputuskan

Aset Kripto Bakal Diawasi OJK dan BI, Indodax: Kami Berharap Cepat Diputuskan

Whats New
Sri Mulyani Akui Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 Sangat Ambisius

Sri Mulyani Akui Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 Sangat Ambisius

Whats New
Volume Transaksi QRIS Bank Mandiri Tembus Rp 2,6 Triliun hingga Oktober 2022

Volume Transaksi QRIS Bank Mandiri Tembus Rp 2,6 Triliun hingga Oktober 2022

Whats New
BI Bakal Gandeng 5 Negara ASEAN Permudah Sistem Pembayaran Antar Negara

BI Bakal Gandeng 5 Negara ASEAN Permudah Sistem Pembayaran Antar Negara

Whats New
Kisah Sukses Seduh Pertama, Bisnis Teh Artisan yang Mekar Saat Pandemi

Kisah Sukses Seduh Pertama, Bisnis Teh Artisan yang Mekar Saat Pandemi

Smartpreneur
Jokowi Sebut Banyak Negara Tergantung dengan Indonesia

Jokowi Sebut Banyak Negara Tergantung dengan Indonesia

Whats New
Gelar Temu Bisnis dengan BUMN, Kemenperin Dorong Percepatan Sertifikasi TKDN

Gelar Temu Bisnis dengan BUMN, Kemenperin Dorong Percepatan Sertifikasi TKDN

Whats New
Pengelola Cinema XXI Dikabarkan Akan Melantai di Bursa Efek Indonesia, Incar Dana Rp 17,05 Triliun

Pengelola Cinema XXI Dikabarkan Akan Melantai di Bursa Efek Indonesia, Incar Dana Rp 17,05 Triliun

Whats New
Cara Sunday Insurtech Bikin Premi Asuransi Kendaraan Listrik Tetap Kompetitif

Cara Sunday Insurtech Bikin Premi Asuransi Kendaraan Listrik Tetap Kompetitif

Whats New
Kunjungi Pabrik Kapal Korea, Menaker Bahas Peluang Kerja bagi WNI

Kunjungi Pabrik Kapal Korea, Menaker Bahas Peluang Kerja bagi WNI

Whats New
Kriteria Saham yang Masuk ke Papan Ekonomi Baru

Kriteria Saham yang Masuk ke Papan Ekonomi Baru

Whats New
Jokowi: Saya Tidak Ingin Sampaikan Hal yang Bikin Pesimis, Harus Optimis

Jokowi: Saya Tidak Ingin Sampaikan Hal yang Bikin Pesimis, Harus Optimis

Whats New
Ini Salah Satu Penyebab 'Startup' Lakukan PHK Massal

Ini Salah Satu Penyebab "Startup" Lakukan PHK Massal

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.