Kejar Target, Ditjen Pajak Telusuri Transaksi Orang Kaya

Kompas.com - 03/10/2014, 08:08 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com -
Mulai tahun depan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tak akan memberi ampun ke orang-orang kaya berpenghasilan ratusan juta per tahun untuk berkelit dari pembayaran pajak.

Selain demi mengejar target pajak tahun 2015 yang naik Rp 1.291 triliun, naik 3,6 persen dari target APBN-P 2014 yang sebesar Rp 1.246 triliun, langkah ini dilakukan lantaran pemerintah baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga berencana menerapkan pajak progresif bagi orang-orang kaya berpenghasilan di atas Rp 500 juta per bulan dan masyarakat berpenghasilan tinggi.

Apalagi, Ditjen Pajak juga mendapati banyak orang kaya belum membayar pajak. Ada 48 juta orang pribadi golongan kaya dan menengah yang sejatinya mampu membayar pajak. Namun hingga saat ini baru 25,07 juta orang atau 52 persen yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Penghasilan mereka tinggi hingga ratusan juta rupiah per bulan, tapi bayar pajaknya kecil. Ini terjadi," tandas Dirjen Pajak Fuad Rahmany, kepada KONTAN, Senin (29/9/2014).

Agar data-datanya valid, Ditjen pajak mengumpulkan data dari instansi pemerintah pusat, daerah hingga swasta. Tujuannya adalah mengumpulkan data-data terkait transaksi yang dilakukan masyarakat berpenghasilan tinggi. Kerjasama pun banyak digelar seperti dengan pengembang, notaris, diler mobil, kantor kepolisian hingga Badan Pertanahan Nasional.

Data yang terkumpul ini akan dicocokan dengan laporan pajak tahunan alias SPT yang tersimpan di Ditjen Pajak. "Data pemilik mobil super mewah, seperti Lamborgini, Ferrari, akan dicocokan dengan data pajak pemiliknya," kata Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Masyarakat DJP Wahyu Karya Tumakaka.

Jika ada selisih pajak atau ada ketidak cocokan data, pegawai pajak akan mengirimkan surat teguran dan surat tagihan pajak. Ditjen Pajak mengklaim telah mendapat dukungan dari Kepolisian dan KPK untuk melakukan penagihan dan penyitaan.

"Bila 21 hari pasca teguran, tak ada hasil, kami akan melakukan surat paksa hingga penyitaan," tandas Wahyu.

Upaya ini sejatinya sudah dilakukan sejak awal tahun. Hasilnya, ada peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang per 15 September capai Rp 81 triliun atau 73 persen dari target. Namun, langkah ini akan ditingkatkan di tahun depan. Jika upaya ini gagal, langkah lain adalah meninjau struktur tarif perpajakan serta merevisi rentang pendapatan golongan yang kena pajak penghasilan di 2015.

"Akan ada kenaikan tarif hingga 35 persen, tergantung penghasilan," ujar sumber KONTAN yang tak mau disebut namanya. (Jane Aprilyani, Titis Nurdiana)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mentan SYL Ajak Saudagar Bugis Bangun Sektor Pertanian

Mentan SYL Ajak Saudagar Bugis Bangun Sektor Pertanian

Rilis
Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang yang Baik dan Benar

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang yang Baik dan Benar

Whats New
Harga Sawit Anjlok, Petani Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Harga Sawit Anjlok, Petani Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Whats New
Jangan Lupa, Hari Ini Ada Pemeliharaan Jalan Tol Cipularang dan Jagorawi

Jangan Lupa, Hari Ini Ada Pemeliharaan Jalan Tol Cipularang dan Jagorawi

Whats New
Pemangku Kepentingan Kelapa Sawit Minta Pemerintah Evaluasi Larangan Ekspor CPO

Pemangku Kepentingan Kelapa Sawit Minta Pemerintah Evaluasi Larangan Ekspor CPO

Whats New
India Larang Ekspor Gandum, Ekonom : Bisa Bikin Harga Daging dan Telur Naik

India Larang Ekspor Gandum, Ekonom : Bisa Bikin Harga Daging dan Telur Naik

Whats New
Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Simak Minimarket hingga Supermarket yang Gelar Promo

Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Simak Minimarket hingga Supermarket yang Gelar Promo

Spend Smart
RI Jadi Magnet Kripto Baru, 15 Negara Rembuk di Bali

RI Jadi Magnet Kripto Baru, 15 Negara Rembuk di Bali

Whats New
Sisa 45 Hari, Harta yang Diungkap dalam PPS Tembus 86,55 Triliun

Sisa 45 Hari, Harta yang Diungkap dalam PPS Tembus 86,55 Triliun

Whats New
Nilai Limit di Bawah Rp 300 Juta, Simak Daftar Lelang Rumah di Bandung

Nilai Limit di Bawah Rp 300 Juta, Simak Daftar Lelang Rumah di Bandung

Whats New
Jenis Tabungan, Jumlah Setoran Awal BRI, serta Biaya-biaya Lainnya

Jenis Tabungan, Jumlah Setoran Awal BRI, serta Biaya-biaya Lainnya

Whats New
Penuhi Pasokan Dalam Negeri, India Larang Ekspor Gandum

Penuhi Pasokan Dalam Negeri, India Larang Ekspor Gandum

Whats New
Kilang Balikpapan yang Kebakaran Masih Diperbaiki, Pertamina Pastikan Suplai BBM Tidak Terganggu

Kilang Balikpapan yang Kebakaran Masih Diperbaiki, Pertamina Pastikan Suplai BBM Tidak Terganggu

Whats New
Digugat Rp 322 Miliar gara-gara Tabungan Emas, PT Pegadaian Buka Suara

Digugat Rp 322 Miliar gara-gara Tabungan Emas, PT Pegadaian Buka Suara

Whats New
Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas

Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.