Perlukah Petral Bubar?

Kompas.com - 07/10/2014, 09:00 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com -
Wacana pembubaran PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) yang berbasis di Singapura menimbulkan pro dan kontra di pelaku usaha minyak dan gas bumi (migas). Terutama setelah Tim Transisi Joko Widodo–Jusuf Kalla membuka wacana adanya rencana pembubaran Petral lantaran perusahaan trading tersebut diduga jadi sarang mafia migas. 

Dugaan Petral menjadi sarang mafia migas ini tegas di bantah Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina, Muhamad Husen. Sebab selama ini Petral sudah berulang kali di periksa tapi tak ada bukti praktik mafia migas di sana. "BPK juga sudah memeriksa bolak-balik dan tidak terbukti kan, toh yang datang kesana juga macam-macam tak terbukti sama sekali," jelasnya.

Pun demikian, Pertamina tak mau reaktif dengan pelbagai wacana yang berkembang. Husen menegaskan, Pertamina sampai saat ini menunggu kebijakan dari pemerintah. "Saya siap saja apa kebijakan pemerintahan baru nanti terhadap Petral, kalaupun dibubarkan ya silakan," katanya kepada KONTAN, pekan lalu. 

Pertamina menegaskan, tidak ada kerugian apapun terhadap perseroan jika pilihan kebijakan pemerintah baru akhirnya menginginkan agar Petral dibubarkan. "Dampaknya tidak besar, toh sampai hari ini bisnis-bisnis hilir di Pertamina kalau dari dampak keuangannya tidak besar," klaimnya.

Husen membeberkan, fungsi Petral di Singapura hanya menampung minyak-minyak yang dipasok oleh trader di Singapura. Jadi, dari sisi Pertamina tidak berdampak pada keuangannya.

Hanya, Ketua Dewan Pembina Komunitas Migas Indonesia Iwan Ratman berpendapat, saat ini untuk kebutuhan pasokan minyak, peran Petral sangat dibutuhkan. Pasalnya, pasokan minyak untuk Indonesia sendiri juga bergantung pada Petral. "Kalau Petral bubar, bahan bakar minyak (BBM) langka, siapa yang dirugikan, pemerintah juga kan," urainya.

Pengamat sekaligus praktisi migas John Karamoy juga senada mengatakan sebaiknya pemerintahan Jokowi-JK tidak perlu membubarkan Petral. Hanya, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki praktik tidak benar yang dilakukan Petral. "Kalau mau dibubarkan ya cara-cara mereka yang gak benar," tegas dia.

Menurutnya, soal mafia migas memang sulit dipisahkan dari Petral, sebab setiap transaksi minyak yang terjadi di Petral selama ini penuh permainan. Indonesia sering mengimpor minyak mentah dan produk BBM. "Petral selama ini yang menangani impor minyak mentah dan BBM untuk Indonesia. Nah, di sinilah terjadi permainan," ujarnya.

Ke depannya, kata Karamoy, sebaiknya Pertamina sendiri yang menangani ekspor dan impor minyak mentah dan BBM untuk kebutuhan negara. 

Dengan begitu, jika mendapatkan diskon saat melakukan bisnis impor minyak mentah maupun BBM ini langsung didapatkan dan dinikmati oleh negara, bukan broker. (Agustinus Beo Da Costa, Pratama Guitarra)

baca juga: Pertamina: Petral Masalahnya di Mana?

Baca tentang


Sumber
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

Whats New
Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Whats New
Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X