UKP4: Jokowi Butuh Anggaran Rp 6.000 Triliun untuk Infrastruktur

Kompas.com - 07/10/2014, 17:37 WIB
Ilustrasi www.shutterstock.comIlustrasi
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintahan mendatang diperkirakan membutuhkan anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp 6.000 triliun untuk lima tahun mendatang. Hal tersebut, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Presiden terpilih Joko Widodo, sebesar 7 persen.

“Jadi andai kata kita ingin melakukan pertumbuhan ekonomi sebanyak 7 persen selama 5 tahun ke depan, maka diperlukan investasi infrastruktur sebanyak Rp 6.000 triliun,” ungkap Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Jakarta, Selasa (7/10/2014).

Kuntoro tidak menyebutkan prioritas infrastruktur yang mendesak untuk dibangun. Dia bilang, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) hanya membahas perkiraan anggaran yang diperlukan, dan dari mana sumber pembiayaannya.

Sebagai informasi, dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur mendatang, UKP4 menggandeng The Center for Public Impact dan The Boston Consulting Group. Pemerintah pun membentuk lembaga baru, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Kuntoro menambahkan, lantaran kebutuhan anggaran sebesar Rp 6.000 tersebut cukup fantastis dan tidak mungkin seluruhnya diambilkan dari APBN, maka kontribusi swasta sangat diperlukan.

Setidaknya, 50 persen pembiayaan akan datang dari investor swasta dengan skema Public Privat Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). “Kalau mau menarik investasi swasta, proyek harus visible, tarif bagus, ada kepastian dan jaminan hukum sampai masalah pengadaan lahan,” tandas Kuntoro.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X