Beban Anggaran Menjadi Bom Waktu Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 08/10/2014, 10:28 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com  -
Bom waktu tampaknya benar-benar menunggu presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), pasca pelantikan tanggal 20 Oktober.

Salah satunya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 yang meleset dari target.

Pertama, asumsi makro yang meleset. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar hingga lifting minyak. Pelambatan ekonomi tampaknya jauh lebih lelet dari perkiraan sebesar 5,5 persen. Konsensus ekonom dan BI yakin, realisasi pertumbuhan ekonomi tahun ini cuma 5,3 persen.

Target nilai tukar rupiah sami mawon. Jika saat penyusunan APBN-P 2014, rupiah diperkirakan Rp 11.600 per dollar AS, nyatanya rata-rata rupiah sejak awal tahun hingga kemarin (7/10/2014) di level Rp 11.760 per dollar AS.

Begitu  juga dengan target harga lifting minyak sebanyak 818.000 per hari diperkirakan juga akan melesat.  "Satu-satunya yang tercapai hanya inflasi," ucap Juniman, Ekonom BII.

Lainnya, gara-gara asumsi makro meleset,  penerimaan anggaran kena tampar. Data outlook ekonomi  Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyebutkan, pendapatan negara gagal mencapai targetnya.

Penerimaan perpajakan diprediksi hanya 94 persen dari target. Padahal, penerimaan perpajakan berkontribusi 76,20 persen atas total  penerimaan yang mencapai Rp 1.635,38 triliun.

Pelambatan ekonomi dibarengi dengan penerimaan yang turun berpotensi memperlebar defisit anggaran.

Mengakui banyak target yang meleset,  Wakil Menkeu Bambang Brojonegoro bilang, persoalan ini menjadi tanggung jawab pemerintah SBY. "Ini tak akan membebani pemerintahan baru," ujar dia (7/10/2014).

Kemkeu  memiliki jurus agar defisit anggaran sesuai target yakni 2,4 persen. Pemerintah akan menyunat belanja negara di kementerian. Persoalannya, ini bukan semata menjaga defisit anggaran.

Tapi, banyak beban berat yang akan diwariskan ke pemerintah baru. Pelambatan ekonomi di tengah belum pulihnya ekonomi global membawa efek domino. Mulai dari ekspor yang gagal mencapai target, dunia usaha stagnan, pengganguran dan jumlah orang miskin bertambah.   

Arif Budimanta, mantan Ketua Tim Ekonomi Jokowi-JK kemudian memastikan,  dengan waktu terang tersisa dua bulan, sejumlah terobosan akan dilakukan Jokowi-JK.

Salah satunya menggenjot penerimaan pajak dengan reprofiling data wajib pajak.  Pajak akan memeriksa tiap NPWP dengan kewajaran asetnya. Yang disasar: wajib pajak yang punya usaha retail, industri ekstraktif, perkebunan, migas. "Potensi pajaknya besar," kata Arif. (Agus Triyono, Asep Munazat Zatnika)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.