Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belajar dari China

Kompas.com - 10/10/2014, 23:23 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Meski tengah mengalami perlambatan, perekonomian China tetap tumbuh tinggi, di kisaran 7,5 persen. Pengamat ekonomi A Tony Prasetiantono memandang, Indonesia masih tetap bisa belajar dari negeri tirai bambu itu.

Bagaimana China menjadi negara besar, Tony menjelaskan, ekonomi China mulai tumbuh sejak 2001. Investasi mulai massif dilakukan sejak 22 tahun sebelumnya, pada 1979. "Deng Xiaoping memulai dengan kata-kata: 'Saya tidak peduli warna kucing, yang penting bisa nangkap tikus'. Tak peduli apa sistem ekonominya, yang penting bisa menangkap tikus," kata Tony dalam Indonesia Knowledge Forum III, Jakarta, Jumat (10/10/2014).

Maka dari itu, lanjut Tony, China melakukan liberalisasi ekonomi besar-besaran. Mereka banyak menarik investasi asing. Gelombang pertama investasi asing ke China dari Jepang, Taiwan, dan Hongkong, seiring dengan ekonomi Jepang yang mulai jenuh.

"Suku bunga (Jepang) almost zero, inflasi zero. Karena Jepang sudah jenuh, upah buruh sudah tinggi, Jepang sudah tidak punya competitiveness lagi untuk produk," terang akademisi UGM itu.

Sejak saat itu, investasi asing ke China terus tumbuh. Selain investasi, China dapat menjadi ekonomi raksasa karena pada 1995 diaspora China telah mencapai 60.000. Meski terlihat mudah, karena mendapat bonus kejenuhan ekonomi Jepang, pemerintah China bukan tidak melakukan apa-apa.

Tony bilang, China mau berboros-boros dalam hal membangun infrastruktur. "Belanja infrastruktur China paling tinggi diantara emerging market, mencapai 10 persen terhadap PDB. Rata-rata emerging market idealnya 5 persen," ucap Tony.

Dia mengatakan, ekonomi China akan terus tumbuh karena pemerintahnya rajin mendorong infrastruktur. "Rajin menyelenggarakan event untuk mendorong infrastruktur. Contoh Olimpiade Beijing, dia bangun stadion megah. Shanghai Expo juga," sebut dia lagi.

China, di sisi lain, juga mengambil kebijakan restriktif, dengan membatasi jumlah kelahiran. Bahkan, lanjut Tony, pemerintah China mendenda Rp 1,7 miliar warga negaranya jika punya tiga anak.

Meski terlihat utopis, Tony mengingatkan, tidak semua yang berasal dari China perlu disadur. Satu hal yang mengganjal ekonomi China adalah soal politik. "Ketika tidak bisa mengendalikan disparitas antara yang di pantai dan di tengah. Karena yang di timur banyak industri, pertanian juga maju. Sementara yang tengah dan barat, tidak," kata Tony.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tarif Listrik Setelah Juni 2024 Bakal Naik? Ini Kata Kementerian ESDM

Tarif Listrik Setelah Juni 2024 Bakal Naik? Ini Kata Kementerian ESDM

Whats New
Kekhawatiran Ekonomi Bebani Investor, Dow Jones Turun Lebih dari 115,2 Poin

Kekhawatiran Ekonomi Bebani Investor, Dow Jones Turun Lebih dari 115,2 Poin

Whats New
Mengintip Peluang Usaha Nasi Goreng, Berapa Modal dan Keuntungannya?

Mengintip Peluang Usaha Nasi Goreng, Berapa Modal dan Keuntungannya?

Smartpreneur
Anggaran Subsidi Listrik 2025 Diprediksi Rp 88 Triliun, Naik Rp 15 Triliun

Anggaran Subsidi Listrik 2025 Diprediksi Rp 88 Triliun, Naik Rp 15 Triliun

Whats New
Ada 'Jamu Manis', BI Pede Pertumbuhan Kredit Perbankan Capai 12 Persen

Ada "Jamu Manis", BI Pede Pertumbuhan Kredit Perbankan Capai 12 Persen

Whats New
Cara Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan via Lapak Asik

Cara Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan via Lapak Asik

Whats New
Cara Bayar Cicilan KPR BTN via Aplikasi dan ATM

Cara Bayar Cicilan KPR BTN via Aplikasi dan ATM

Spend Smart
Bank Neo Commerce Berhasil Membalik Rugi Jadi Laba pada Kuartal I-2024

Bank Neo Commerce Berhasil Membalik Rugi Jadi Laba pada Kuartal I-2024

Whats New
Tembus Pasar Global, Aprindo Gandeng Anak Usaha Garuda Indonesia

Tembus Pasar Global, Aprindo Gandeng Anak Usaha Garuda Indonesia

Whats New
Cara Ganti Kartu ATM BRI 'Expired' lewat Digital CS

Cara Ganti Kartu ATM BRI "Expired" lewat Digital CS

Whats New
Pemkab Gencarkan Pasar Murah, Inflasi di Lebak Turun Jadi 2,1 Persen Per Mei 2024

Pemkab Gencarkan Pasar Murah, Inflasi di Lebak Turun Jadi 2,1 Persen Per Mei 2024

Whats New
Mendag Ogah Revisi Permendag 8/2024, Asosiasi Pertekstilan: UU Pemilu Saja Bisa Diganti...

Mendag Ogah Revisi Permendag 8/2024, Asosiasi Pertekstilan: UU Pemilu Saja Bisa Diganti...

Whats New
Pemerintah Pakai Produk Semen Rendah Emisi Karbon untuk Bangun IKN

Pemerintah Pakai Produk Semen Rendah Emisi Karbon untuk Bangun IKN

Whats New
Tahun Ini, Emiten Beras NASI Bidik Pertumbuhan Laba Bersih 618 Persen

Tahun Ini, Emiten Beras NASI Bidik Pertumbuhan Laba Bersih 618 Persen

Whats New
Hingga April 2024, Jumlah Nasabah Tabungan Haji BSI Tembus 5,1 Juta

Hingga April 2024, Jumlah Nasabah Tabungan Haji BSI Tembus 5,1 Juta

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com