Kompas.com - 21/10/2014, 11:12 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah baru berjanji akan mengembalikan kejayaan Indonesia di laut. Presiden Joko Widodo mengajak semua kalangan untuk bekerja keras mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim. Berbagai kalangan berharap, cita-cita itu segera direalisasikan.

”Kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradabannya sendiri. Bangsa besar yang kreatif yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikan di MPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/10/2014).

Ia menambahkan, kini saatnya Indonesia mengembalikan semuanya sehingga ”Jalesveva Jayamahe” (Di Laut Kita Jaya) sebagai semboyan nenek moyang agar kembali membahana.

Menanggapi pidato itu, Direktur PT Pelindo II Richard Joost Lino mengatakan, kejayaan di laut bisa dimulai antara lain melalui program tol laut. Program besar ini menyatukan Indonesia secara ekonomi, mulai dari Aceh hingga Papua, dengan angkutan laut sebagai tulang punggung.

”Ini usaha untuk menghubungkan Indonesia bagian barat dengan timur melalui laut,” kata Lino.

Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Arif Satria mengatakan, langkah awal yang dinanti dari pemerintahan baru adalah menegakkan kedaulatan maritim. Hal itu diwujudkan dengan memperjelas batas maritim, melaksanakan gagasan tol laut, dan mendayagunakan sumber daya kelautan untuk membangun perekonomian nasional.

Pekerjaan rumah yang mendesak dituntaskan adalah menekan biaya logistik melalui perbaikan infrastruktur maritim. Saat ini, biaya logistik Indonesia sekitar 24 persen dari total produk domestik bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan Korea Selatan yang sebesar 16 persen dan Jepang 10 persen.

Pembenahan pelabuhan umum juga harus dipercepat. Dari 1.240 pelabuhan umum di Indonesia, baru 30 pelabuhan yang memiliki rencana induk pelabuhan umum. Padahal, rencana induk merupakan acuan pengembangan pelabuhan.

Penyusunan tata ruang laut harus dipercepat. Undang-Undang Kelautan yang mengoordinasikan kebijakan terkait kelautan lintas kementerian atau lembaga harus segera diimplementasikan melalui penyusunan aturan turunan.

Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik mengatakan, pembenahan konektivitas maritim perlu segera dibuktikan dalam agenda kebijakan lima tahun ke depan.

Bambang Harjo, Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama, yang bergerak di transportasi penyeberangan mengatakan, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus bergerak cepat membenahi industri maritim untuk mendukung visi memperkuat sektor kemaritiman.

”Industri maritim hanya dapat tumbuh jika pemerintah menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 persen dan bea masuk yang nilainya juga 10 persen,” ujar Bambang.

Secara terpisah, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Michael Wattimena, mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo harus lebih banyak membangun infrastruktur dan sarana transportasi kelautan untuk mendukung terwujudnya kejayaan maritim nasional. (A12/ARN/LKT/RYO)
baca juga: Pengusaha di Lingkar Jokowi-JK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lelang Sukuk Negara, Pemerintah Kantongi Rp 755 Miliar

Lelang Sukuk Negara, Pemerintah Kantongi Rp 755 Miliar

Whats New
Lowongan Kerja di Taulany TV, Perusahaan Milik Andre Taulany, Simak Posisi yang Dicari

Lowongan Kerja di Taulany TV, Perusahaan Milik Andre Taulany, Simak Posisi yang Dicari

Whats New
Hasil Prafinalisasi Pendataan Tenaga non-ASN 2022 Diumumkan, Ini Link dan Tahapannya

Hasil Prafinalisasi Pendataan Tenaga non-ASN 2022 Diumumkan, Ini Link dan Tahapannya

Whats New
Skema KPBU Proyek IKN Tarik Minat Investor Asing

Skema KPBU Proyek IKN Tarik Minat Investor Asing

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 46 Resmi Dibuka, Klik www.prakerja.go.id

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 46 Resmi Dibuka, Klik www.prakerja.go.id

Whats New
Pengemudi inDriver Difasilitasi Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Pengemudi inDriver Difasilitasi Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Whats New
11 Indeks Sektoral Kompak Menguat, IHSG Parkir di Zona Hijau

11 Indeks Sektoral Kompak Menguat, IHSG Parkir di Zona Hijau

Whats New
OJK: Jumlah Investor Pasar Modal Capai 9,76 Juta pada September 2022

OJK: Jumlah Investor Pasar Modal Capai 9,76 Juta pada September 2022

Whats New
Jokowi Dorong Perusahaan Besar Lakukan Bina Lingkungan dan Dampingi UMKM

Jokowi Dorong Perusahaan Besar Lakukan Bina Lingkungan dan Dampingi UMKM

Rilis
Mereka yang Bangkit Melalui PaDi UMKM di Tengah Sulitnya Perekonomian

Mereka yang Bangkit Melalui PaDi UMKM di Tengah Sulitnya Perekonomian

Whats New
Dirut Pupuk Kaltim Beberkan 3 Kunci Kesuksesan Penerapan ESG dalam Operasional Bisnis

Dirut Pupuk Kaltim Beberkan 3 Kunci Kesuksesan Penerapan ESG dalam Operasional Bisnis

Whats New
Astra Bakal Bagikan Dividen Sebesar Rp 3,56 Triliun, Simak Jadwalnya

Astra Bakal Bagikan Dividen Sebesar Rp 3,56 Triliun, Simak Jadwalnya

Whats New
Batas dan Pembayaran PDAM Setiap Tanggal Berapa?

Batas dan Pembayaran PDAM Setiap Tanggal Berapa?

Spend Smart
Ditjen Pajak Kaji Rencana Penunjukan Tokopedia dkk Jadi Pemungut Pajak

Ditjen Pajak Kaji Rencana Penunjukan Tokopedia dkk Jadi Pemungut Pajak

Whats New
Nilai Tukar Rupiah Kembali Perkasa Terhadap Dollar AS, Ini Penyebabnya

Nilai Tukar Rupiah Kembali Perkasa Terhadap Dollar AS, Ini Penyebabnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.