Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian ESDM di Bawah Kemenko Kemaritiman, Ini Penilaian Pengamat

Kompas.com - 22/10/2014, 15:39 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Secarik kertas yang dibawa Rini Soemarno, Ketua Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, ketika datang ke Istana Kepresidenan, Selasa (21/10/2014) menarik perhatian awak media. Kertas itu berisi bagan yang diduga strutur kabinet, terekam lensa Kompas.com.

Yang menarik, bagan tersebut menunjukkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Kemaritiman, bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Pariwisata, serta Kementerian Pariwisata.

Hingga Rabu (22/10/2014) siang, Presiden Joko Widodo belum juga mengumumkan nama-nama menteri. Jika benar arsitektur kabinet Jokowi-JK sebagaimana yang ada pada bagan, tepatkah menempatkan Kementerian ESDM di bawah Kemenko Kemaritiman?

Pri Agung Rakhmanto, Direktur Eksekutif Reforminer Institut tidak mau berspekulasi dengan bagan yang ada di secarik kertas Rini itu merupakan struktut kabinet yang fixed. “Tapi, kalau itu benar, saya kira bukan soal tepat tidak tepat Kementerian ESDM di bawah Kemaritiman ya,” kata Pri Agung dihubungi Kompas.com, Rabu (22/10/2014).

“Sebetulnya itu (struktut kabinet), selera Presiden (Jokowi). Itu menunjukkan visi pemerintahan baru, bahwa mineral bukan hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi,” jelas dia kemudian.

Menurut dia, selama di bawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian, energi lebih dijadikan sebagai komoditas ekonomi ketimbang untuk mengembalikan kejayaan bangsa. Pri Agung menengarai, fokus Jokowi-Jusuf Kalla untuk membangun kemaritiman juga bisa menjadi pertimbangan mengapa Kementerian ESDM dimasukkan di bawah Kemenko Kemaritiman.

“Ke depan ini kan potensi energi katakanlah migas, masih banyak di laut lepas. Jadi ya, relevansinya ada kenapa energi ini masuk di bawah kemaritiman,” ujar dia.

Yang penting, Pri Agung menambahkan, bukan soal nomenklatur kabinetnya, melainkan eksekusi konkretnya. “Apa lah arti sebuah nomenklatur,” tanda Pri Agung.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai, tidak tepat jika Kementerian ESDM dimasukkan di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman. “Enggak tepat lah,” kata dia.

Marwan mempertanyakan fokus kerja Kemenko Kemaritiman, yang menurutnya lebih tepat atau berhubungan dengan kegiatan perhubungan dan logistik. “ESDM itu kan terkait energi dan tambang,” ujar Marwan.

Dia pun menilai, Kementerian ESDM lebih relevan jika diurusi Kemenko Bidang Perekonomian. “Apalagi, kegiatan di sana melibatkan dana ratusan triliun,” tandas Marwan.

Ketika ingin mengonfirmasi mengenai hal ini, sejumlah tim transisi seperti Hasto Kristianto dan Andi Widjajanto tidak memberikan keterangan. Begitu pula dengan Rini Soemarno yang memilih menyerahkan ponselnya pada sekretaris pribadinya. “Bu Rini hari ini lagi wara-wiri. Temen-temen pers harap maklum,” kata Santi, Sekpri Rini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Whats New
OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

Whats New
Bertemu Tony Blair, Menko Airlangga Bahas Inklusivitas Keuangan hingga Stabilitas Geopolitik

Bertemu Tony Blair, Menko Airlangga Bahas Inklusivitas Keuangan hingga Stabilitas Geopolitik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com